Indonesia Lebih Butuh Kebijakan Fiskal Daripada Kebijakan Moneter

Indonesia Lebih Butuh Kebijakan Fiskal Daripada Kebijakan Moneter

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, terjungkal pada kuartal pertama dan hanya mampu tubuh sebesar 4,7 persen dari 5 persen (year-on-year) pada periode yang sama tahun lalu. Ini adalah Kinerja ekonomi yang terburuk sejak krisis keuangan global pada tahun 2009 lalu. 

 

Selain investasi, sebagian besar indikator pertumbuhan ekonomi seperti konsumsi pribadi, pengeluaran pemerintah dan net ekspor, semua tampil buruk. Meskipun dianggap masih cukup kuat, namun konsumsi swasta pun mengalami pertumbuhan melambat. Anggapan masih kuatnya pertumbuhan ekonomi ini, didukung oleh inflasi yang rendah dan stabil. Serta adamya deflasi pada dua bulan pertama tahun ini. 

 

Tapi ironisnya meskipun dikatakan masih cukup baik, namun pendapatan riil buruh dan petani masih menurun dalam beberapa bulan terakhir. Ditambah lagi dalam waktu dekat akan datang bulan puasa Ramadhan dan Idul Fitri, konsumen juga khawatir bahwa harga, terutama makanan, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, akan meningkat secara signifikan dalam kuartal kedua. 

 

Menurut Surevei terkait tingkat kepercayaan konsumen seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), Pusat Statistik (BPS) dan Danareksa, menunjukkan tren yang menurun. Survei tingkat kepercayaan konsumen menurut indeks BI misalnya, pada April 2015 tingkat kepercayaan konsumen melemah sebesar 9,5 poin menjadi 107,4, meskipun masih berada di tingkat optimis nya (di atas 100 poin). 

 

Selain itu, neraca perdagangan juga masih sangat lemah karena melemahnya permintaan dan harga komoditas yang rendah. Mitra dagang utama Indonesia, khususnya Cina dan AS, juga mengalami pertumbuhan yang sangat lambat. Untungnya, investasi di Indonesia masih tumbuh 4,4 persen, sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (4,3 persen) karena adanya peningkatan investasi di sektor non-konstruksi.

 

Namun, investasi konstruksi turun signifikan karena investor masih melakukan " wait and see" untuk melihat realisasi proyek pemerintah. Dengan demikian, Indonesia tidak memiliki banyak pilihan untuk meningkatkan kembali pertumbuhan ekonominya.

Apalagi mengingat kebijakan pengetatan keuangan yang akan datang, Indonesia tidak dapat menggunakan alat kebijakan moneter untuk meningkatkan ekonomi dengan memotong suku bunga karena ini akan mendorong Nilai tukar rupiah terus mengalami penurunan.

 

Pada bulan Februari lalu, saat BI memutuskan untuk menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps), rupiah tercatat mencapai Rp 13.000 per Dolar AS, ini merupakan level terburuk sejak krisis tahun 1998. Anda bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika BI memangkas suku bunganya lagi.

Rupiah akan lebih dalam lagi dalam mengalami penyusutan, dan utang luar negeri yang lebih tinggi bisa menjadi konsekuensinya. Oleh karena itu, pemangkasan BI rate tidak mungkin dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. 

 

Dalam hal ini, pemerintah mungkin akan lebih efektif jika melakukan ekspansi kebijakan fiskal atau expansionary fiscal policies (EFP) dari pada melakukan kebijakan moneter, untuk memompa perekonomian saat ini. Pemerintah dapat melakukan EFP dengan memberikan insentif pajak atau mengalokasikan lebih efisien lagi pengeluaran pemerintah.

Namun opsi pertama yakni memberikan insentif pajak, tampaknya tidak mungkin dilakukan karena Presiden Joko "Jokowi" Widodo memiliki keinginan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah melalui penerimaan pajak yang lebih besar. Sedangkan pendapatan dari minyak diproyeksikan untuk terus turun.

 

Dan satu-satunya pilihan yang tersisa adalah meningkatkan pengeluaran pemerintah. Namun, ada beberapa tantangan utama dalam upaya meningkatkan belanja pemerintah Indonesia. Pertama, pemerintah dilarang secara hukum jika melakukan pemesanan defisit anggaran lebih dari 3 persen dari gross produk domestik (PDB).

Dalam revisi anggaran 2015, Pemerintah berencana untuk mengambil defisit anggaran hanya 1,9 persen dari PDB, atau lebih rendah dari tahun lalu yakni 2,2 persen. Tapi pemerintah sebenarnya masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk memberikan stimulus perekonomian melalui defisit anggaran yang lebih tinggi.

 

Dengan jalan, pertama untuk setiap tambahan 1 titik persentase defisit anggaran, pemerintah dapat mendapatkan US $ 10 miliar dana tambahan. Kedua, karena tingkat bunga yang tinggi, pemerintah akan menanggung utang lebih mahal.

Namun, selama utang digunakan untuk belanja produktif, bisa dimungkinkan pemerintah justru akan dapat mengambil untung akan hal tersebut. Selain itu, rasio utang Indonesia dari 25 persen, yaitu rasio total utang terhadap O total PDB, relatif rendah dibandingkan dengan tetangga kita Malaysia dan Thailand (50 persen), atau maju negara, seperti Inggris dan Amerika Serikat (sekitar 100 persen) dan Jepang (hampir 250 persen).

Ketiga, pemerintah memiliki kredibilitas buruk dalam hal pengeluaran anggaran. Kebanyakan pengeluaran anggaran pemerintah digunakan untuk belanja rutin negara misalnya gaji pegawai negeri, subsidi minyak, pembayaran bunga utang, dll).

Jika pemerintah memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak atau menjalankan defisit anggaran yang lebih tinggi, pemerintah arus memastikan bahwa anggaran tambahan digunakan untuk tujuan produktif, khususnya digunakan untuk memecahkan masalah dengan menyediakan infrastruktur jalan baru, pelabuhan, pelabuhan udara, pemasok energi, dll.

Terakhir, kebijakan fiskal ekspansif membutuhkan kemauan politik yamg kuat dari pemerintah itu sendiri. Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama dan keengganan investor untuk berinvestasi disebabkan para investor masih meragukan apakah pemerintah benar-benar serius tentang janji-janjinya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui pasar investasi.

Terakhir, pada kuartal kedua nanti, seharusnya pemerintah secara subtansial harus menunjukkan keinginan kuatnya untuk merealisasikan proyek pembangunan infrastruktur. (Jakarta Post)