Hiks.. Empat Daerah ini Tak Dapat Bantuan Fiskal Saat BBM Naik

Hiks.. Empat Daerah ini Tak Dapat Bantuan Fiskal Saat BBM Naik

Rencana kenaikan harag BBM bersubsidi akan di barengi dengan pemberian dana kesejumlah desa dan daerah di Indonesia (Dana Desa). Dana ini merupakan bentuk insentif fiskal dari pemerintah kepada masyarakat yang terkena dampak akibat kenaikan harga BBM.

Namun ternyata ada 4 daerah di Indonesia yang tidak akan mendapatkan Dana Desa ini. Pasalnya Daerah ini telah memiliki kekayaan dan sumberdaya alam yang sangat besar sehingga sangat lucu jika pemerintah memberikanya bantuan.

Keempat wilayah tersebut terdiri dari 2 provinsi dan 2 kabupaten yaitu, provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Timur. Kedua provinsi tersebut memiliki pendapatan yang besar dari sektor pajak.

DKI Jakarta mendapatkan bagi hasil dari pajak sangat besar karena merupakan sentra bisnis dan ekonomi. Sedangkan Kalimantan Timur mendapatkan bagi hasil pajak yang besar dari SDA berupa tambang batu bara yang menjamur dimana - mana.

Sedangkan untuk 2 wilayah lainnya adalah kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Kutai Kartanegara jua meripakan wilayah di Indonesia yang kaya, pendapatan daerah Kabupaten Kutai di hasilkan dari pajak pariwisata yang sangat tinggi. Sedangkan kabupaten Bengkalis merupakan sumber migas utama di Indonesia.

Hal ini di ungkapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Negara Kementerian Keuangan, Budiarso, usai rapat panja transfer daerah, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (23/9/2014) malam.

"Kalau yang daerahnya kaya, daerah yang potensi SDA dan pajaknya besar seperti DKI dan Kutai Kertanegara dia sudah menerima dana bagi hasil yang besar, sehingga tidak dapat dana alokasi umum. Apalagi untuk daerah penghasil migas," ungkapnya.

Budiarso menambahkan, insentif fiskal ini hanya akan diberikan kepada daerah yang benar - benar membutuhkan. " contohnya seperti daerah Gunung Kidul, Nusa Tenggara Barat yang kapasitas fiskalnya kecil, itu kan banyak di Provinsi Maluku dan Papua. Kalau DKI Jakarta kan tinggi fiskalnya dari dana bagi hasil terutama dari pajak," tandasnya. *** kinaya (mertonews, inikah)