Freeport Hormati Kebijakan Minerba RI, Tapi Keberatan Bangun Smelter dan Pajaknya

Freeport Hormati Kebijakan Minerba RI, Tapi Keberatan Bangun Smelter dan Pajaknya

Fiskal.co.id, Jakarta – Usaha pihak Freeport melobi pemerintah meminta kelonggaran atas penerapan kebijakan minerba ternyata belum berbuah manis. Menurut CEO Freeport, Richard Adkerson pada Rabu (29/1/2014) menyatakan bahwa Freeport Mc Moran Copper and Gold membutuhkan setidaknya 2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 24,3 triliun rupiah jika diharuskan membangun pabrik pengolahan barang mentah (smelter) baru.

 

Hal tersebut tentunya tidak lain untuk menjalankan peraturan yang ada pada UU Minerba yang baru. Richard melanjutkan tentu pihaknya perlu dana serta waktu yang cukup jika diminta untuk membangun sebuah smelter layaknya yang dimiliki PT Smelting yang ada di Gresik. Namun pihak Freeport menyatakan akan menghormati dan menjalankan peraturan yang ada di Indonesia sebaik mungkin.

 

Saat ini Freeport memang belum kembali mendapatkan izin untuk melakukan eksport hasil tambang mentahnya. Kebijakan UU Minerba baru mengharuskan tiap perusahaan tambang mineral dan batu bara untuk memiliki sebuah pabrik smelter sendiri sebagai tempat pengolah barang mentah sebelum nantinya boleh diekspor ke luar. Namun sebenarnya masih ada alternative lain yaitu tetap bisa mengeksport barang mentahnya namun harus membayar bea keluar yang jumlahnya tidak sedikit.


Mengambil opsi pertama untuk menaati peraturan yang ada, nyatanya Freeport masih belum bisa bernafas lega. Hasil pertemuan dengan Menteri Perindustrian MS Hidayat tidak menghasilkan apa-apa terkait permintaan keringanan yang diharapkan diberikan oleh pemerintah.


Menteri Perindustrian menyatakan bukan wewenangnya untuk memberikan relaksasi yang diminta oleh pihak PT Freeport. Namun jika masih ingin mengurusi lebih lanjut, pihak Freeport bisa langsung menemui Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Keuangan Chatib Basri. [mjd]