Erwin AFI: 4 Prinsip Dasar Fiskal itu Ibarat Pancasilanya Keuangan

Erwin AFI: 4 Prinsip Dasar Fiskal itu Ibarat Pancasilanya Keuangan

Akan halnya Pancasila yang dijadikan landasan dalam kehidupan bernegara, maka pengelolaan fiskal memerlukan prinsip-prinsip dasar sebagai landasan. Menurut penulis buku 4 Prinsip Dasar Fiskal, Erwin Eka Kurniawan, hal ini penting agar pengelolaan uang negara memiliki arah dan falsafah yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.

 

“Banyak teori tentang fiskal, bagaimana keuangan negara seharusnya dikelola. Tapi itu teori yang dicetuskan oleh para pemikir Eropa yang belum tentu sesuai diterapkan di negara kita,” ujar Erwin di Jakarta, Rabu (28/10).

 

Dijelaskannya, 4 prinsip dasar itu adalah kemandirian fiskal, kesejahteraan fiskal, keterbukaan fiskal dan kesinambungan fiskal.

 

Kemandirian fiskal menurut Erwin adalah kemampuan negara dalam membiayai seluruh kegiatannya mulai dari belanja rutin hingga pembangunan.

 

“Boleh-boleh saja negara menganut sistem bujeter negatif, tapi mau sampai kapan? Dalam skema bisnis manapun, defisit itu dianggap sebagai strategi. Karena itu kemandirian fiskal harus menjadi cita-cita bersama bangsa ini,” tutur Erwin yang juga Ketua Umum Asosiasi Fiskal Indonesia (AFI).

 

Dalam buku yang ditulisnya, Erwin menjelaskan melalui beberapa artikel akan pentingnya membangun kemandirian fiskal utamanya dari pajak dan pengeloaan sumber daya alam (SDA) yang efektif.

 

Kesejahteraan atau Keadilan?

 

Prinsip dasar yang kedua menurut Erwin adalah kesejahteraan fiskal yang berarti, pengelolaan keuangan negara (APBN/APBD) harus diabdikan setinggi-tingginya untuk kesejahteraan rakyat.

 

“Inilah tanggung jawab utama negara yang sesungguhnya, anggaran dikelola untuk mengangkat mereka yang miskin melalui pendidikan, infrastruktur, swasembada pangan dan jaminan sosial. Prinsipnya agar masyarakat sejahtera, kalo keadilan susah kita ngukurnya,” tandas Erwin.

 

Berikutnya adalah keterbukaan fiskal, yang menurut Erwin bukan hanya soal transparansi, tapi juga literasi. Jika prinsip transparansi diarahkan untuk mencegah korupsi uang negara, maka prinsip literasi diarahkan untuk edukasi dan komunikasi ke masyarakat.

 

“Di era social media 3.0 dewasa ini, begitu banyak informasi berseliweran. Rakyat bisa jadi makin cerdas, bisa jadi makin tersesat. Apalagi fiskal ini kaitannya dengan ekonomi-politik sering dijadikan komoditas perdebatan seperti soal anggaran subsidi BBM,” imbuhnya.

 

Sementara kesinambungan fiskal, Erwin menekankan perlunya sinkronisasi kebijakan antar kementerian dan lembaga negara sehingga menghasilkan simpul fiskal yang menjadi irisan tujuan bersama. Kesinambungan fiskal, sambung Erwin juga berarti jalan panjang yang harus diretas dari periode ke periode secara konsisten demi mewujudkan kemandirian bangsa meski pemimpin berganti seribu kali.

 

Endorsment Tokoh

 

Buku setebal xviii + 254 halaman ini dicetak pertama kali Oktober 2015 oleh penerbit PT. Fiskal Indonesia Media. Dibanderol  dengan harga Rp 150.000 per eksemplar, Anda bisa memesannya melalui SMS 082261742202 atau menghubungi Kantor Asosiasi Fiskal Indonesia (AFI) di MNC Tower lt 21 suite 2101 Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19 Jakarta 10340 No telpon 021-3905800.

 

Buku dilengkapi kata pengantar dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, ME dan endorsment beberapa tokoh diantaranya anggota DPR Bambang Soesatyo, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Utara Pontas Pane dan Emir Moeis (Ketua Komisi XI/Keuangan DPR RI 2009-2014). Berikut penuturannya:

 

“Buku yang ditulis Bung Erwin memang klop dengan tujuan-tujuan portofolio saya. Bahwa kita akan membawa SDM Indonesia menjadi “masyarakat piningit”. Apa yang digagasnya sebagai 4 Prinsip Dasar Fiskal adalah berkaitan dengan pembenahan mental manusia dalam memandang fiskal dan ekonomi negara secara umum”.
Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, M.E. | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

 

“Yang menarik dari buku ini adalah persoalan fiskal tidak melulu didekati dengan pendekatan statistik angka-angka. Tapi sosiologis bahkan filosofis sehingga masyarakat awampun bisa menangkap konteks sosial-politik di balik sebuah kebijakan fiskal pemerintah”
Ir. Emir Moeis, M.Sc. | Ketua Komisi XI DPR RI 2009-2014

 

“Buku ini bisa menjadi pencerahan terhadap permasalahan-permasalahan fiskal seperti penerimaan negara, belanja negara, kenaikan harga BBM dst karena penting bagi publik untuk mengawasi kebijakan fiskal pemerintah”
H. Bambang Soesatyo, SE, MBA | Anggota DPR

 

“Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara melalui pajak diperlukan seperangkat Undang-Undang dan kebijakan yang efektif. Namun demikian pendekatan edukasi dan literasi tetap diutamakan. Buku ini membuka wacana baru tentang pentingnya literasi fiskal bukan hanya soal pajak. Tapi mengandung dimensi Kemandirian, Kesejahteraan, Keterbukaan dan Kesinambungan dalam pengelolaan uang negara sebagaimana terangkum dalam 4 Prinsip Dasar Fiskal yang dicetuskan penulisnya”
Drs. Pontas Pane, Ak., CA., SH., MM | Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Utara

 

Tentang Penulis

 

Erwin Eka Kurniawan lahir di Teluk Betung, Bandar Lampung 10 Mei 1971. Lulusan pasca sarjana UI program studi administrasi dan kebijakan perpajakan ini terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Fiskal Indonesia (AFI) pada Kongres tahun 2012 di Jakarta.

 

Sebagai pemikir sekaligus praktisi di bidang fiskal dan perpajakan, Erwin banyak menuangkan gagasan dan analisanya baik di media cetak maupun online. Kini secara rutin ia menulis di situs fiskal.co.id

 

Ide 4 prinsip dasar fiskal diperolehnya melalui perenungan dan penalaran atas praktek fiskal negara dan masyarakat sehari-hari yang dalam pandangannya belum sepenuhnya berorientasi pada Kemandirian, Kesejahteraan, Keterbukaan dan Kesinambungan Fiskal.

 

Inilah ide yang menjadi landasan gerakan literasi fiskal organisasi AFI untuk mengedukasi masyarakat agar lebih "melek fiskal".  Statusnya sebagai PNS aktif di Direktorat Jenderal Pajak tak menghalanginya untuk "berbuat lebih"

 

Di tengah aktivitas sosial, bisnis dan organisasi yang dilakoninya, penerima penghargaan Satyalancana Karya Satya pada tahun 2008 ini tetap menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai Kepala Kantor KPP Pratama Jakarta Sunter sejak 2012.