DP Mobil Pejabat Naik, Jokowi Dinilai Lempar Tanggung Jawab

DP Mobil Pejabat Naik, Jokowi Dinilai Lempar Tanggung Jawab

6th April 2015, 12:40 AM

Presiden Jokowi dinilai melempar tanggung jawab kepada Menteri Keuangan terkait kenaikan uang muka (down payment/DP) mobil pejabat. (Baca: Mengaku Tidak Teliti, Jokowi Akan Cabut Perpres DP Mobil Pejabat). Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, keputusan untuk menaikkan DP mobil pejabat merupakan wewenang Presiden Jokowi.


“Makin menakutkan nih Pak Presiden, masa enggak tahu isi yang dia tanda tangani,” kata pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio, kepada Kompas.com, Senin (6/4).  


Menurut Hendri, Presiden Jokowi seharusnya bisa lebih mengetahui lebih dalam mengenai apa saja kebijakan yang harus diputuskan.
“Ada kementerian yang mengajukan dan ada kementerian yang bertugas me-review. Perlu juga diingat bahwa kebijakan DP mobil sudah dimulai sejak zaman SBY,” katanya.


Dapat diketahui, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi memutuskan untuk menaikkan DP pembelilan kendaraan pejabat menjadi Rp 210,890 juta, atau naik dari tahun 2010 yang hanya Rp 116, 650 juta.


Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, fasilitas DP tersebut sebelumnya sudah pernah diberikan. Akan tetapi, pemerintah akan menambah DP pada tahun ini karena harga mobil juga mengalami kenaikkan karena terkena dampak laju inflasi.


Keputusan Presiden Jokowi tersebut terus menuai kecaman dari berbagai pihak, salah satunya DPR RI. Wakil Sekretaris Fraksi PPP Arsul Sani menilai, keputusan menaikkan DP mobil pejabat sangat keliru dan tidak bijaksana. Menurutnya, dana untuk DP mobil pejabat lebih baik bisa dialokasikan untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang iurannya bakal dinaikkan sehingga bisa makin memberatkan masyarakat.


 “Dana yang semula dialokasikan untuk peningkatan bantuan tunjangan ini lebih baik digunakan untuk memperkuat ketersediaan pelayanan publik yang lebih baik,” kata Wakil Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani kepada CNN Indonesia, Senin (6/4). ***San (sumber: Kompas.com & CNN Indonesia)