DJP Akan Tetap Berada Dibawah Kemenkeu, Tapi,,,

DJP Akan Tetap Berada Dibawah Kemenkeu,  Tapi,,,

Direktorat Jendral Pajak (DJP) akhirnya diputuskan untuk tetap berada dibawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan belum akan menjadi lembaga yang berdiri sendiri. Keputusan ini dihasilkan berdasarkan rapat tiga kementerian yakni Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). 

 

"Rapat membahas penguatan Ditjen Pajak, itu saja intinya yang merupakan arahan presiden. Nggak (ada pemisahan) tetap di bawah kemenkeu, tapi fungsinya sebagai eselon I yang diperkuat," ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (24/12/2014).

 

Meskipun tetap berada di bawah Kemenkeu, namun DJP akan mendapatkan fleksibilitas dalam mengatur lembaganya seperti perekrutan dan pemberhentian pegawai.

 

"Fleksibilitas artinya dia dalam hal SDM kita berharap bagaimana bisa merekrut lebih fleksibel. Kemudian dalam hal pemberhentian juga jadi lebih fleksibel. Supaya reward and punishment -nya bisa berjalan baik," tambah Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Kiagus Badaruddin. 

 

Setelah dihasilkannya keputusan ini, kementerian keuangan akan segera melaporkannya ke Presiden Joko Widodo. Bila disetujui, maka akan disempurnakan untuk ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Ditargetkan berlaku Januari 2015.

 

"Ditargetkan Januari Perpres bisa dikeluarkan," tegas Bambang. *** kinaya (detik)