Ditjen Pajak Banggakan Sistem Baru E-Faktur

Ditjen Pajak Banggakan Sistem Baru E-Faktur

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan menerapkan sistem faktur pajak elektronik atau yang dikenal dengan e-faktur mulai 1 Juli 2014 di wilayah Jakarta, dan akan ditingkatkan ke seluruh Indonesia hingga 1 Juli 2016.


Menurut Direktur Peraturan Perpajakan I DJP, Kementerian Keuangan, Irawan, sistem baru tersebut bakal memberi banyak keuntungan. Salah satunya adalah efisiensi sumber daya manusia (SDM) pegawai pajak.


"Bagi DJP, dulu dengan faktur manual membutuhkan orang banyak. Dengan e-faktur ini hanya butuh satu orang. Jadi menghemat SDM yang mengerjakan," jelas Irawan, Jumat (9/5/2014). 


Selain itu, ia menjelaskan masalah lain yang dihadapi DJP adalah maraknya faktur fiktif. Dengan sistem faktur konvensional, penyalahgunaan faktur fiktif sangat rentan terjadi. Dan diharapkan penerapan e-faktur dapat mengurangi jumlah pelanggaran tersebut.


"E-faktur ini membantu kita mengidentifikasi faktur yang enggak benar, misal faktur fiktif," ujarnya. 


Kelebihan lain penerapan e-faktur, menurut Irawan adalah dalam sistem monitoring.


Saat ini banyak Perusahaan Kena Pajak (PKP) nakal yang sering menyalahgunakan faktur pajak manual. Efeknya pun selain negara, konsumen juga dirugikan. 


"Waktu jual barang Rp 10 juta, plus PPn, berarti kan pembeli membayar Rp 1 juta. Tapi, yang Rp 1 juta ini bisa jadi dipegang (diambil) si penjual, dan tidak dilaporkan," jelasnya.


Kasubdit Peraturan PPn, Perdagangan, Jasa, dan PTLL, Oktria Hendrarji menambahkan dengan penerapan sistem e-faktur tersebut juga dapat menjadi sistem deteksi dini kecurangan pajak.


"Kalau manual butuh waktu panjang dari pelaporan sampai mendeteksi ketidakwajaran. E-faktur ini bisa jadi alat kita sebagai deteksi dini," ujarnya. ***mjd (sumber Kompas)