Cegah Traffiker Dengan Pendataan Dini Anak-anak di Area Rawan Bencana

Cegah Traffiker Dengan Pendataan Dini Anak-anak di Area Rawan Bencana

Berdasarkan penelitian dari Samantha Stout yang berjudul ""Human Trafficking in the Wake of Natural Disasters.." serta laporan terbaru dari organisasi nirlaba World Vision, anak-anak Indonesia di area bencana terancam oleh kekerasan, perkosaan, atau penculikan sindikat penjualan anak / traffiker.

Misalkan saat sunami Aceh, 24 Desember 2004, di mana gempa berkekuatan 9.1 menghantam utara Sumatera menyebabkan gelombang sunami setinggi 30 kaki, menewaskan lebih dari 200.000 orang Indonesia.

Bencana tersebut juga menyebabkan lebih dari satu juta orang cedera dan kehilangan tempat tinggal. Dalam hal ini, 35.000 anak-anak Indonesia menjadi yatim atau piatu, atau yatim piatu, sebagai akibat dari tsunami. Pemerintah Indonesia tentu saja tidak tinggal diam, lalu mengambil tindakan cepat dalam upaya untuk menghentikan perdagangan anak.

Pemerintah misalnya melarang anak-anak meninggalkan Indonesia kecuali ditemani oleh anggota keluarga yang dapat diverifikasi. Beberapa negara lain, seperti Thailand, mengambil tindakan serupa.

Upaya tersebut memang memiliki dampak langsung dalam mengurangi kasus kejahatan perdagangan manusia setelah tsunami, tetapi para sindikat kriminal tersebut tidak kenal menyerah.

2 minggu setelah tsunami sebagai mana laporan dari Nishiyama, (2005), Unicef mengkonfirmasi adanya kasus pertama perdagangan anak sebagai akibat dari tsunami di mana seorang anak laki-laki berusia 4 tahun diambil paksa oleh pasangan yang mengaku sebagai orang tuanya di rumah sakit, di mana pasangan tersebut telah divonis bersalah.

 

Kasus lain baru-baru ini, sebagaimana dikutip dari Kompas (19/10/2018) Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengungkapkan adanya agen human trafficking yang mencoba menculik anak terkena dampak bencana di Palu. 

“Yang ngeri sekarang saya lihat, orang-orang yang mengaku keluarga pengungsi Sulteng. Tapi ternyata agen (human) trafficking. Dia jual anak-anak, terutama anak gadis,"

 

Tentu saja, berkaca pada kasus tersebut, di mana satu anak korban bencana diculik sindikat traffiker saja sudah terlalu banyak, maka pemerintah perlu membentuk sistem penanganan dini untuk mendata lebih detil anak-anak di area rawan bencana. Pemerintah dapat membuat sistem terpadu di mana anak-anak tersebut memiliki kerabat dan famili di luar wilayah bencana yang bisa dihubungi.

Pemerintah juga dapat mendata, merekam jejak anak-anak di wilayah rawan bencana, serta sistem penempatan anak-anak tersebut pada saat bencana terjadi, di mana mereka terpisah dari orang tuanya.***