Buruh Pabrik Garmen Terancam PHK Massal

Buruh Pabrik Garmen Terancam PHK Massal

Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan laporan bahwa sebanyak 11.730 pekerja terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam waktu dekat. Perusahaan-perusahaan itu berasal dari enam daerah industri di Tanah Air. Namun Kementerian Ketenagakerjaan belum merilis daftar perusahaan dan lokasi perusahaan tersebut.

 

 "Nanti akan dirilis, ini datanya masih kami update terus," kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan Muji Handaya, Jumat (31/7/2015).

 

Muji juga tidak bersedia menyebutkan perusahaan yang telah melaporkan pemangkasan pekerja itu beroperasi di sektor apa saja. Namun, menurut kabar yang beredar, salah satu sektor yang akan melakukan pemangkasan pekerja besar-besaran adalah industri padat karya seperti industri Garmen dan tekstil. 

 

Pasalnya, menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar, Dedy Widjaja, sekitar 200 perusahaan tekstil, garmen, dan sepatu yang berorientasi pasar lokal yang ada di Jawa Barat terpaksa memperpanjang libur karyawan dan memangkas produksi dan terindikasi akan memangkas pekerjanya. 

 

Dedy menjelaskan, pengusaha memperpanjang libur karyawan karena produksi dihentikan sementara di tengah lesunya permintaan. Sampai saat ini, masih banyak stok barang menumpuk di gudang.Pengusaha, sambung Dedy, bisa saja memaksakan diri untuk produksi. Namun biaya yang harus dikeluarkan dan kerugian yang harus ditanggung semakin besar di tengah kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan seperti sekarang ini.

 

“Kalau karyawan masuk, harus diberi pekerjaan. Pengusaha pun harus beli bahan baku. Dan setelah barang jadi, akan semakin menumpuk di gudang. Ketika barang menumpuk di gudang akan menjadi beban, salah satunya pengusaha harus membayar asuransi kebakaran,” imbuhnya.

 

Menurut Dedy, daya beli masyarakat saat ini sangat rendah sekali. Bahkan Lebaran kemarin, barang tidak habis sehingga menumpuk di gudang.Kondisi ini tidak berlaku bagi perusahaan yang fokus membidik pasar ekspor, sehingga mereka masih melakukan produksi seperti biasa.Dedy mengaku, tahun ini sangat sulit untuk pengusaha di Jabar. Hampir 80% pengusaha terkena dampak. Bahkan pengusaha tekstil, garmen, dan sepatu di Jabar sangat terpuruk.

 

Sayangnya, rencana PHK besar-besaran di depan mata ini tak dapat di cegah. Kementerian Ketenagakerjaan sendiri, tidak memiliki kewenangan untuk memaksa perusahaan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja.

 

" Tidak bisa dicegah, kalau memang akan PHK tetap harus melalui prosedur dan hak pekerja diberikan semua," kata Muji. *** kny (bisnis, kontan)