BPK Reka Kerugian Negara dari Pajak Tambang 30 Triliunan

BPK Reka Kerugian Negara dari Pajak Tambang 30 Triliunan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil auditnya memaparkan adanya sektor pajak yang kurang dibayar atau pengemplangan pajak oleh industri pertambangan, dengan potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp628 Miliar.

 

Ali Masykur Musa anggota BPK, mengungkap cukup banyak pengusaha yang izinnya di wilayah kehutanan, ikut masuk ke wilayah pertambangan tanpa memproses izin baru. Dan inilah yang membuat adanya pelanggaran pajak yang menyebabkan potensi pajak menjadi hilang.

 

"Kami sudah memeriksa perusahaan pertambangan, ternyata mereka kurang bayar atau tidak bayar pajak," ujar Musa di Denpasar, sebagaimana dikutip laman Okezone Rabu (19/02).

 

BPK menemukan kejanggalan ini setelah meneliti dan memeriksa sampel dari 20 perusahaan besar ditambah 60 perusahaan kecil dalam kurun waktu 2013.

 

Musa melanjutkan itu hanya sampel saja. Jadi artinya akan ada lebih banyak lagi jumlah yang lebih fantastis dari nilai sebesar Rp628 M itu.

 

“BPK tidak mampu memeriksa seluruh perusahaan tambang yang ada," tandas Musa.

 

Dengan menyimak kecenderungan itu, BPK memperkirakan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan pelanggaran yang membuat potensi pajak menghilang.

 

Ambil contoh pada tahun 2012 lalu terhitung sebanyak Rp 486 Miliar pajak dikemplang oleh beberapa perusahaan tambang. Dan jumlah itu faktanya meningkat dari tahun 2011 sebelumnya dengan besaran nilai hilang sebanyak Rp328 Miliar.

 

Dengan lenyapnya potensi pemasukan negara dari pelanggaran pajak ini, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menakar dan memprediksi jumlah total kerugian negara dari hasil pajak eksploitasi SDA ini bisa mencapai Rp30 Triliun.

 

BPK lantas mengharapkan adanya pembersihan kepada perusahaan tambang yang beroperasi. Dari sisi izin, maupun dari sisi teknis lainnya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perusahaan pada negara dalam bentuk pajak.***Fey