Bloombreg : Menelaah Pengetatan Pajak Untuk Hutang Luar Negeri

Bloombreg : Menelaah Pengetatan Pajak Untuk Hutang Luar Negeri

Hampir seluruh Perusahaan di dunia, saat ini menggunakan metode interest payments (pembayaran bunga) untuk mengecilkan tagihan pajak mereka. Hal ini sudah mereka lakukan hampir satu dekade lalu. Namun, pemerintah Indonesia, yang dihadapkan dengan catatan utang swasta terhadap dollar yang tinggi, ingin mencoba sesuatu yang berbeda. 

 

Negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini, berencana untuk melarang perusahaan-perusahaan memasukan pembayaran bunga terhadap penghasilan kena pajak mereka melebihi empat kali ekuitas. Jika usulan Kementerian Keuangan ini benar diberlakukan mulai tahun depan, maka perusahaan besar seperti telekomunikasi dan infrastruktur akan menerima pukulan berat. 

 

Presiden Joko Widodo semestinya perlu menyeimbangkan keadaan dengan mengekang lonjakan kewajiban dengan mendorong investasi untuk membalikkan pertumbuhan ekonomi paling lambat dalam enam tahun kedepan. Pekan ini, Bank Indonesia justru mengatakan akan melonggarkan aturan pinjaman, bahkan kepada perusahaan-perusahaan non-keuangan yang telah melanggar besaran kredit hingga Rp 4 kuadriliun ($ 305 milyar) tahun lalu.

 

"Kami pikir itu lebih sekedar dari tindakan pencegahan, tapi mungkin ada beberapa perusahaan lokal yang memiliki total hutang mencapai tingkat ini, "kata Rosemary Fu, Senior Analis Kredit di Singapura.

 

"Dalam hal utang mata uang asing saat ini, Perusahaan Indonesia masih jauh lebih rendah besarannya dari apa yang mereka hutang saat krisis keuangan Asia 97-98. " 

 

Jika peraturan ini benar akan direalisasika, menurut data Bloombreg paling tidak ada 13 daftar perusahaan Indonesia yang akan mengalami tekanan besar. Dan yang terbesar menurut data adalah perusahaan Menara Bersama, yang menargetkan belanja modal sebesar Rp 2 triliun tahun ini dan membangunan sebanyak 2.000 menara telekomunikasi diseluruh Indonesia, dengan menjual obligasi dollar senila $350 juta. 

 

Tak hanya perusahaan telekomunikasi yang akan terseok-seok. Perusahaan infrastruktur juga akan mengalami nasib serupa. 

 

"Peraturan ini akan memiliki dampak yang berbeda di berbagai sektor, terutama proyek-proyek infrastruktur berskala besar."kata Vicky Melbourne, direktur senior di Fitch Rating, Sydney. 

 

Lalu, apakah ini tidak akan mengganggu rencana presiden Joko Widodo yang awal tahun ini berencana membangun 25 bendungan, 24 bandara dan 6 sistem transportasi massal dengan bantuan perusahaan swasta, untuk memacu percepatan pertumbuhan ekonomi ?*** kinaya (Bloombreg)