Bloomberg: Indonesia Tidak Butuh Orang Kuat, Tapi Institusi Kuat

Bloomberg: Indonesia Tidak Butuh Orang Kuat, Tapi Institusi Kuat

Bloomberg dalam editorial yang tampil di Malay Online memberikan suatu "wejangan" padat. Apakah Indonesia membutuhkan pemimpin yang dicitrakan kuat dan perkasa, atau dalam bahasa lainnya "galak, tegas, pemberani?"

Apapun pilihan rakyat yang terlihat terbelah dua pada 9 Juli lalu, dengan kemenangan abnormal dari Joko Widodo akan menyiratkan pertanyaan, seberapa bagus Joko "Jokowi" Widodo bisa memimpin bangsa terbesar keempat di dunia ini?

Keraguan ini bisa beralasan lantaran Jokowi selama menjadi Gubernur DKI populer dengan sikap khas orang Jawi yang sederhana, murah senyum, dan pemaaf. Ketika kemenangannya akan dikonfirmasi pada pekan depan, Indonesia pada akhirnya harus belajar menilai presiden berikutnya tidak dengan ukuran samar akan ketangguhan dan sisi galak, tetapi pada kemampuan praktis untuk membangun institusi yang kuat.

Itulah yang ditawarkan Prabowo Subianto akan suatu kondisi yang lebih mirip kepemimpinan Suharto yang mempopulerkan gagasan "tangan besi yang halus" otoriter yang soft.  Tapi kenyataanya \Soeharto lengser tahun 1998, dengan justru mempreteri pusat kekuatan dan tangan besi, yakni militer Indonesia sekali untuk tidak berpolitik.

Kekuasaan jugadi preteli dari pusat dengan di lepaskan dari naturenya elit Jakarta ke provinsi dan kabupaten. Dan negara bisa dibilang menghadapi masa tenang dari tekanan separatis. Dibantu oleh ledakan komoditas global naiknya kelas konsumsi Republik Rakyat Tiongkok (RRT), maka perekonomian Indonesia tumbuh sehat antara 2003 dan 2011. Dan justru kini Indonesia sedang menyabut masa masa seperti RRT dengan tumbuhnya kelas menengah baru.

Benar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tidak mempersiapkan pasar pertumbuhan yang bagus, sehingga Keynesian di pemerintahan memaksakan porsi melambat pada pertumbuhan yang rata rata 6-7 persen menjadi sekitar lima persen, yang hampir tidak cukup untuk mengangkat Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Sistem politik Indonesia, tidak kurang kacaunya terlebih dengan adanya revisi UU MD3 di parlemen di mana presiden yang dipilih secara langsung selain masih harus tawar-menawar dengan DPR kini menghadapi kekuasaan mutlak DPR yang imune dari hukum.

Infrastruktur jalan di tempat. Ikut berperan mengurangi impak ekonomi pendapatan yang diberoleh dari distribusi antar provinsi yang baik. Anggaran fiskal lebih ngotot dipakai untuk gaji pegawai dan bukan pembangunan sekolah; di banyak tempat, banyak sisanya tersedot dalam proyek antar kroni.

Tantangannya di Indonesia sekali lagia adalah implementasi. Di mana kementerian bisa menjadi sarang kemajuan dan menghasilkan pemimpin kreatif karena memiliki kelonggaran yang luas untuk menafsirkan dan menerapkan hukum demi kemajuan. Alih alih yang muncul malah kronisme, belum lagi kebingungan antar lini menteri yang berbeda mengejar agenda yang berbeda.

Maka dari itu presiden yang muncul sebagai manajer yang kuat lebih dibutuhkan dibanding seorang pemimpin yang kuat yang akan menakut nakuti negara tetangga, terlebih menakuti di gerbang Masyarakat ekonomi ASEAN, untuk apa? dan mau menegakkan apa?

Di Indonesia saat ini, dengan demokrasi yang kompleks pemimpin yang paling efektif adalah sosok salesman, yang bisa menjual daya atraksi kelas menengah Indonesia yang butuh penguatan institusif, dan bukan penguatan orang orang kuat. Perang dingin telah lama lenyap 20 tahun lalu, dan Indonesia tidak sebodoh itu ingin kembali ke era kemiskinan struktural.*** Fey (sumber Malay Mail, Bloomberg)