Bergabung Dengan Mahkamah Pidana Internasional, Pajak Palestina Dibekukan Oleh Israel

Bergabung Dengan Mahkamah Pidana Internasional, Pajak Palestina Dibekukan Oleh Israel

Palestina dan Israel kembali menegang setelah otoritas Israel memutuskan untuk menghentikan transfer pendapatan pajak yang dikumpulkan Israel atas nama otoritas Palestina sebesar US$127 miliar atau lebih dari 1,5 triliun Rupiah.

 

Pemboikatan pajak ini dilakukan oleh Israel sebagai bentuk penolakan terhadap langkah pemerintahan presiden Palestian Mahmoud Abbas yang bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional, ICC.

 

Israel menilai langkah yang diambil palestina untuk bergabung dengan ICC, merupakan bentuk tantangan kepada Israel dan Amerika Serikat. Pasalnya Israel dan AS, menentang keras PBB menerima dokumen Palestina untuk bergabung dengan ICC.

 

Sebagaimana diketahui, jika bergabung dengan ICC, maka Palestina bisa menyeret Israel ke meja hijau atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh Israel sebagai bentuk hukuman terhadap Palestina yang membawa konflik kedua negara ke ranah global.

 

Juru bicara Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, membenarkan pembekuan pajak tersebut oleh Israel.

 

"Palestina mengambil langkah yang sah dengan bergabung dengan ICC dan kami ditanggapi tidak dengan cara yang sama. Mereka (Israel) menindaklanjuti langkah legal kami dengan cara-cara ilegal," kata Xavier Abu Eid, juru bicara PLO divisi Negosiasi, sabtu, 3/1/2014.

 

Hal senada juga diungkapkan oleh pejabat senior Palestina Saeb Erekat, Erekat mengutuk keras tindakan Israel yang membekukan dana pajak Palestina. Erekat pun menilai pembekuan pajak ini kan menimbulkan "perang kejahatan baru" antara Israel dengan Palestina.

 

"Israel sekali lagi menanggapi langkah hukum kami dengan hukuman kolektif ilegal," kata Erekat seperti yang dilansir BBC, Baghdad, Sabtu (3/1/2015).

 

Selain Israel, Amerika Serikat juga meradang atas langkah Palestina bergabung dengan ICC. Kementerian Luar Negeri AS mengatakan bahwa langkah Palestina tersebut akan memicu ketegangan yang lebih besar.

 

"Negosiasi langsung adalah satu-satunya cara yang realistis," kata Kemlu AS. *** kinaya (CNN, Metrotv)