Bebani APBN, Pencabutan Subsidi Energi Harus dan Pasti!

Bebani APBN, Pencabutan Subsidi Energi Harus dan Pasti!

Fiskal.co.id, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai langkah penghapusan subsidi listrik untuk golongan I3 dan I4 sudah sangat tepat dilakukan oleh Dirjen Kelistrikan.


Menurutnya, subsidi energi listrik yang selama ini digelontorkan lewat PT PLN (Persero) sudah menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sangat besar


"Menaikkan harga listrik dengan menghapus subsidi listrik saya pikir sudah tepat. Ini dilakukan supaya subsidi listrik tidak menjadi hambatan bagi APBN," terang Bambang yang ditemui di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (17/04).

Dari keterangan resmi Kementerian ESDM, saat ini jumlah subsidi energi yang dikeluarkan negara sudah mencapai Rp300 triliun dengan rincian Rp200 triliun untuk subsidi Bahan Bakar Minyak dan Rp100 triliun untuk subsidi listrik.


Ia menambahkan sudah saatnya konsuman listrik ekonomi menengan dicabut subsidinya. "Kalau listrik sudah jelas menurut kelompoknya maka sebaiknya diubah dari bentuknya menjadi pembayaran listrik kepada kategori golongan tertentu. Itu harusnya yang mendapatkan pada golongan rumah tangga tertentu, tentu yang harus menerima adalah yang membutuhkan," terang Bambang.


Mengenai sektor industri kecil dan berkembang, ia menilai harus tetap mendapatkan subsidi. Pasalnya sektor tersebut dapat berpengaruh langsung kepada pertumbuhan ekonomi nasional.


Ia mengusulkan jikapun subsidi dicabut untuk sektor industri startegis, sebenarnya bentuk bantuan pemerintah bisa diubah menjadi bantuan langsung atau insentif listrik.


"Jadi diubah pengertiannya dengan memberi bantuan secara langsung kepada pelanggan rumah tangga tertentu. Selain itu sektor industri strategis mendapatkan insentif dalam bentuk support fasilitas dari pemerintah," pungkasnya.***[mjd]