Bawa Pulang Rp.30 Triliun Dari Singapura, Pemerintah Hapus Pajak KIK Dire

Bawa Pulang Rp.30 Triliun Dari Singapura, Pemerintah Hapus Pajak KIK Dire

Selain memberikan diskon pajak bagi perusahaan yang melakukan perhitungan kembali aset-nya ( Revaluasi Aset ), Dalam Paket Ekonomi jilid V pemerintah juga menghilangkan pajak berganda untuk instrumen keuangan yang berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK) dari dana investasi real estate (DIRE) atau real estate investment trust (REIT).

 

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, biasanya perusahaan properti membuat perusahan baru khusus untuk mengelola asetnya. Perusahaan bentukan inilah yang kemudian akan mengelola aset dan bermain di pasar modal, terutama pasar modal Singapura.

 

Sebelum paket kebijakan diterbitkan, sebut dia, pemerintah mengenakan pajak terhadap perusahaan properti dan anak perusahaannya. Namun, dengan adanya paket ini, Darmin mengklaim perusahaan hanya perlu membayar satu kali pajak. "Kalau dulu dobel pajaknya, maka kemudian dibuat ini jadi satu langkah sehingga pajak berganda-nya hilang. Ini upaya untuk memperdalam pasar modal Indonesia," ujar dia.

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Bambang P.S, Brodjonegoro, Bambang mengungkapkan “ Banyak perusahaan yang dibuat dengan tujuan khusus yang tidak benar-benar melakukan transaksi, tetapi hanya untuk menampung aset yang dijadikan bahan untuk melakukan investasi itu. Di masa lalu, baik perusahaan yang dibuat khusus dan transaksi realnya, dua-duanya kena pajak," kata Bambang.

 

Lebih lanjut Bambang mengatakan, tetapi dengan adanya kebijakan baru yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) , pajak berganda dihilangkan menjadi pajak tunggal. Untuk kepentingan pajak penghasilan (pph), DIRE dengan perusahaan yang dibentuk itu dianggap menjadi satu kesatuan. Dengan begitu Bambang yakin instrumen DIRE akan muncul di pasar modal Indonesia yang sebelumnya rata-rata di luar negeri.

 

"Tidak ada pengenaan pph atas deviden dari special purpose company KIK-DIRE. Sehingga tidak terjadi double tax. Kalau ada penjualan underline aset berupa tanah dan bangunan, kepada KIK-DIRE atau sejenisnya lewat special purpose company tidak dikenai pph final," kata Bambang.

 

Apa yang di harapkan Pemerintah ?

 

Tujuan pemerintah menghilangkan pajak KIK Dire ini, tak lain agar instrumen KIK Dire bisa muncul di pasar modal Indonesia dan bisa menarik Reit yang selama ini dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri terutama Singapura.

 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perusahaan Indonesia yang melakukan investasi di Real Estate Investment trust (Reit) di negara asing utamanya di Singapura mencapai Rp 30 triliun. Padahal KIK Dire sudah ada sejak 2007 namun, tidak berkembang di Indonesia karena masalah pajak. 

 

“ Menurut perhitungan OJK, aset di Indonesia yang dijual dalam bentuk DIRE di Singapura mencapai Rp 30 Triliun. Untuk mendorong produk-produk pengembangan ini, maka pemerintah memberikan pengurangan pajaknya, yaitu dengan menghilangkan adanya double tax pada transaksi KIK, seperti KIK DIRE, KIK Efek Beranggun Aset (EBA) dan sejenisnya," kata Darmin.

 

Berkembangnya DIRE di Indonesia, selain bisa menambah pilihan investasi juga berpotensi memberi keuntungan bagi perusahaan pengembang properti serta mendorong pertumbuhan infrastruktur dan properti.

 

Dana yang selama ini di investasikan di luar negeri (tax-heaven country) jika di pindah ke pasar sektor keuangan dalam negeri, di samping mendorong pertumbuhan investasi di bidang infrastruktur dan real estate, juga akan meningkatkan akumulasi dana KIK, mendorong tumbuhnya jasa konstruksi. Dan yang tak kalah penting adalah meningkatnya PPh dari kegiatan usaha tersebut. *** kny ( pikiran rakyat, republika, kompas)