Baru Tiga Menteri Baru Lapor ke KPK

Baru Tiga Menteri Baru Lapor ke KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi mendesak kepada menteri kabinet kerja supaya segera menyerahkan laporan harta kekayaan. KPK rencananya akan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi guna mengingatkannya. “Isi surat masih diperbaiki,” ujar Johan Budi, deputi pencegahan dan juga juru bicara KPK (5/11). Menurutnya, surat pengingat akan dikirim ulang apabila menteri tak kunjung menyerahkan laporan kekayaan mereka dalam batasan waktu yang ditentukan.

Johan berujar bahwa menteri-menteri bisa meminta tolong pada petugas KPK apabila ingin mengisi laporan. Sebagai penyelenggara negara, menteri wajib melaporkan harta kekayaannya seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam surat keputusan KPK, menteri harus melaksanakan pelaporan selambat-lambatnya dilakukan dua bulan setelah mereka dilantik menjadi menteri.

Johan melanjutkan bahwa hingga kini baru tiga nama dari 34 menteri yang melaporkan kekayaannya. Mereka termasuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Laporan ini kemudian akan diklarifikasi agar akurat lalu dimasukkan ke Tambahan Berita Negara. Selain itu, sudah ada beberapa menteri yang mengirim utusan untuk menanyakan ihwal pengisian formulir LHKPN.

Yuddy sendiri adalah menteri pertama yang menyerahkan laporan kekayaan. Dia mengaku penyerahan laporan itu dilakukan untuk menepis anggapan para menteri mengabaikan peran KPK dalam pencatatan harta pejabat negara. ***intan (Sumber: Tempo)