Bagaimana Jika Jokowi Kecolongan Perpres Pengunduran Diri Sendiri?

Bagaimana Jika Jokowi Kecolongan Perpres Pengunduran Diri Sendiri?

Pengakuan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, bahwa dirinya tidak mengecek satu persatu keputusan yang hendak dikeluarkan, dan lantas melahirkan kontroversi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 yang terbit pada 20 Maret 2015, memberi kita suatu pemandangan seram bahwa pemerintahan Indonesia Baru ini memang boleh jadi kembali auto pilot.

Terlepas dari kecenderungan positif serta integrasi moral sang presiden pada pendukungnya dalam hal pelaksanaan janji janji kampanye, atau pada rakyat Indonesia dalam hal peningkatan kesejahteraan secara umum yang dalam hal ini masih terlalu dini untuk dievaluasi, sikap abai presiden pada keputusan yang dibuatnya merupakan cermin presiden tidak siap berkerja sebagai presiden.

Atau setidaknya dalam benak kita sebagai seorang republik, seorang presiden adalah yang melakukan kontrol penuh pada keputusannya sendiri. Mengetahui seluk beluk suatu keputusan sampai ke tingkat "fraktal" ke tingkat pembentukannya, oleh karena itu kita mengenal istilah rapat kabinet. Di mana presiden menerima masukan dan laporan dari para pembantunya yang mestinya belasan orang paling berbakat di bumi Indonesia, dari laporan tersebut presiden memutuskan entah suatu keputusan terbaik dari yang baik, atau keputusan kurang sulit dari semua yang sulit.

Oleh karena itulah pengakuan sang presiden bahwa dirinya tidak mengetahui seluk beluk peraturannya sendiri, sangatlah menggelikan, lucu, janggal, dan bahkan membawa rasa takut pada diri kita sebagai warga negara yang menantikan gebrakan Indonesia baru dengan penuh harapan. Karena bagaimana kiranya kelak surat surat di atas meja yang ditandatangani nya adalah "pengunduran dirinya sendiri.." dikerjai istilahnya?

Ya. Musuh dari seorang presiden dalam hal ini adalah dirinya sendiri, musuh dari Jokowi adalah sikapnya sendiri. Dan dalam hal ini kita diperlihatkan seorang presiden pemalas, dan mengaku dirinya malas.. bad attitude sikap yang sangat buruk dan bukan teladan, tapi di satu sisi good point, ini bagus. Mengapa?

Karena akhirnya kita kenal kelemahan sang presiden, dan kita berharap ada beberapa blunder lain yang bisa diperlihatkan oleh Jokowi dan memperlihatkan kelemahannya. Bukan karena kita menginginkannya melainkan karena kita mengerti bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tapi selalu tersedia manusia yang bisa memperbaiki diri. Dan pada titik ini justru kenegarawan seseorang tengah ditempa. Anda yang memilih Jokowi jangan lantas ikut aneh, walau dalam dada Anda tengah berkecamuk perasaan kebingungan dan rasa ragu yang sangat, apakah pilihannya selama ini telah benar.

Faktanya Jokowi adalah presiden republik Indonesia, dan setiap presiden bukan menduduki singgasana raja atau dewa dewa, kita membuat dan menyepakati negara dalam bentuk republik dengan kepala negaranya seorang presiden adalah agar siapapun yang mendudukinya bisa di cereweti dan dikritik. Ini fungsi rakyat, ini fungsi kenegaraan. Yang artinya jika Anda seorang pendukung presiden maka tuntutlah sang presiden melalui unjuk rasa agar dirinya lebih fokus memimpin.

Adapun bagi mereka yang tidak sepakat dengan Jokowi, kali ini adalah kesempatan besar melakukan kampanye untuk mendongkel sang presiden secara konstitusional, yakni dengan mencatat semua kejadian ini, mencatat dengan tinta merah dan nilai paling rendah untuk dikampanyekan pada pemilu 2019 kelak. Sehingga publik bisa melakukan unjuk kekuatan pada para politisi bahwa mereka ingat kebodohan politik yang diperbuat selama memimpin, dan akan dijadikan standar penilaian baku, agar yang semacam ini tidak lagi diperlihatkan.

Adakah Masa Depan Untuk Jokowi?
Selagi masa depan ekonomi kita sejatinya dalam kondisi stabil, masa depan ekonomi dan fiskal di Indonesia bisa berjuang ke arah lebih positif, dengan atau melalui bantuan pemimpin yang cakap, bisa saya katakan bahwa masa depan Jokowi sebagai presiden dengan adanya kejadian ini belum bisa diprediksi. Penulis ambil acuan, dari survei lembaga Indo Barometer yang mengamati kepuasan masyarakat pada enam bulan pemerintahan Jokowi yang menghasilkan kepuasan sebanyak 57,5 persen. Margin error sruvei 3,0 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Sangat kecil.

Walau ini hanya sekedar survei, besarannya mencapai kemenangan de jure pada pilpres lalu, dan tidak bisa diyakini apakah kepuasan itu merupakan kepuasaan karena masih sabar dan menanti harapan? atau murni puas tercapai segala keinginan dan harapannya sebagai rakyat.

Dus dalam kondisi krisis di mana rupiah kena hantam badai menanjaknya perekonomian AS, dan sumber sumber hutang luar negeri mulai menampakan sisi kehati-hatian dalam era di mana kondisi minyak dunia masih bisa lebih turun lagi, membuat posisi Indonesia berada dalam kondisi waspada penuh. Waspada di anjungan pemerintahan, bukan karena badai krisis finansial akan kembali menghebat, melainkan pula bagaimana bila badai itu berlalu dengan sekejap pemerintahannya malah kurang awas?

Maka dalam kondisi semacam ini, seorang presiden yang kita butuhkan adalah yang fokus, siang malam nya bukan miliknya lagi, melainkan menjadi miliknya aturan tata laksana dan segala kertas kerja. Dalam kondisi tantangan dan peluang datang menggoda mengetuki pintu Indonesia, walau rumah Indonesia tengah rapuh tak menentu, presiden jangan malas! Presiden harus melipatgandakan fokusnya dari presiden sebelumnya.

Hanya dengan sikap semacam inilah setidaknya kita mendapatkan act of valor, atau tindakan inspiratif untuk kerja, kerja, dan kerja. Loh bagaimana kita berpikir untuk kerja, kerja, dan kerja, apabila presidennya tidak melakukan hal yang

Opini Kedua Jokowi Memiliki Gaya Berbeda
Bagaimana Jokowi bisa sukses merebut hati warga Solo, lalu dengan sekejap membius warga Jakarta, ingin pula dipraktikan bagi kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada saat pilpres sejatinya Indonesia memperebutkan dua sosok terbaik dari yang terbaik. Mantan Jenderal berkarakter kuat Prabowo Subianto yang memiliki ambisi penting pada Indonesia, dan Joko Widodo sendiri yang mewakili kalangan birokrat profesional yang inspiratif saat menata daerah yang dipimpinnya. Indonesia memilih yang kedua.

Yang bisa diartikan pula Indonesia harus siap dengan Jokowi dan segala caranya melakukan kerja. Karena dia pemimpin berpengalaman, dengan kurang lebih 12 tahun sebagai kepala pemerintahan daerah, menjadikan kita yang di luar arena bagai sok tahu ingin ikut campur gaya seseorang memimpin, termasuk dalam hal ini pada Perpres tunjangan DP mobil pejabat. Karena sejauh ini tidak ada masalah berarti berkaitan dengan gayanya yang mempercayakan penuh para pembantunya tentang pelbagai hal termasuk dalam menentukan sesuatu yang bernilai "keputusan resmi."

Jika Jokowi salah, maka yang perlu di teliti adalah kota Surakarta di mana Jokowi pertama kali memainkan peran kepala administrasi. Tentunya dengan gaya yang sama Jokowi bisa "menghancurkan" kota Solo, kenyataanya tidak.

Ini adalah gaya beliau memimpin, percaya penuh pada anak buah, maka bila demikian, bila anak buah melakukan suatu kesalahan fatal, bilakah sang pemimpin mau mempertanggungjawabkannya secara elegan? Misalkan meminta maaf secara resmi ada kesalahan administratif yang dilakukan oleh anak buahnya?

Akhirul kalam, tidak ada pemimpin yang sempurna, bahkan sekelas pemimpin dunia. Betapa kita pernah melihat sendiri hancur leburnya sikap pemimpin asing, pada beberapa isu, dari Obama di AS, Hollande di Perancis, Merkel di Jerman, bahkan siapa tidak kenal Tony Abbott yang dijuluki pandir oleh warganya sendiri?

Tapi selalu ada beberapa pemimpin bereaksi positif pada setiap koreksi, dan berani bersikap dingin, tegas, pun pada kelalainya sendiri. Kita berharap Jokowi macam itulah yang akan muncul. Dan masalah ini bisa kita lupakan dengan segera, ingat banjir minyak Iran ke pasar dunia bisa lemahkan kembali harga minyak. Dan pembangunan infrastruktur harus segera dimulai, Indonesia tengah sibuk, sangat sibuk***Red