Apakah VAT dan GST, Bagaimana Penerapannya di Indonesia?

Apakah VAT dan GST, Bagaimana Penerapannya di Indonesia?

VAT atau Value Added Tax adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan pada produksi dan distribusi. Adapun Good and Service Tax (GST) diterapkan pada kebanyakan barang dan jasa.

VAT dan GST disebut secara bersamaan di Indonesia sebagai Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, dikarenakan tidak ada perbedaan mencolok dari kedua istilah tersebut. PPN bernilai sepuluh persen, point-of-sale dari pajak yang meluas ke layanan yang disediakan oleh wajib pajak asing di luar Indonesia jika layanan ini menguntungkan Indonesia. Ketentuan memungkinkan untuk barang-barang tertentu yang dikenakan pajak setinggi 20 persen dengan tutup 35 persen.

 

Adapun PPnBM adalah GST atas barang mewah, yang diterapkan khusus selain dari PPN. PPnBM dikenakan pada barang mewah yang diproduksi dan diimpor ke Indonesia. Tarifnya berkisar dari 10 sampai 50 persen, dengan beberapa item pajak bisa setinggi 75 persen.

 

PPN diberlakukan untuk penjualan produk pertanian, perbedaan dibuat antara ritel modern dan tradisional. Pembedaan ini diberlakukan demi melindungi pasar tradisional Indonesia di daerah pedesaan, industri rumah seperti pasar petani dan usaha kecil lainnya dibebaskan dari penjualan dan pajak pelayanan.

 

PPN juga diberlakukan karena adanya transfer barang atau jasa yang kena pajak. Penerapan PPN Indonesia menggunakan tarif tunggal. Tarif yang berlaku pada saat ini sebesar 10 persen tapi UU memungkinkan pemerintah untuk mengubah tarif yang ada, di dasarkan atas konsolidasi fiskal minimal sebesar 5% dan maksimal 15% PPN wajib dikumpulkan dari Pengusaha Kena Pajak, Dalam kebanyakan kasus, kewajiban PPN diselesaikan menggunakan mekanisme input-output. Untuk dapat kredit PPN masukan, suatu entitas harus terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak.

 

Tidak semua kasus atau item bisnis dikenakan PPN, namun beberapa bisnis dan produksi tradisional telah dikenakan PPN sejak aturan baru didsarkan reformasi pajak diberlakukan Indonesia sejak 1983.

 

PPN setidaknya dikenakan pada:

 

  • Pengiriman barang kena pajak (berwujud atau tidak berwujud) oleh entitas di Indonesia;
  • Impor barang kena pajak;
  • Pemberian jasa kena pajak di Indonesia;
  • Pemanfaatan di Indonesia barang kena pajak tidak berwujud dari luar Indonesia;
  • Pemanfaatan jasa kena pajak Off Shore di Indonesia;
  • Ekspor barang kena pajak, barang tidak berwujud dan jasa kena pajak oleh entitas di Indonesia;
  • Kegiatan konstruksi; dan
  • Penjualan aktiva tetap, termasuk transfer dalam perjalanan dari merger (kecuali PPN atas akuisisi asli tidak bisa dikreditkan).

 

Adapun, barang tidak dikenakan PPN adalah:

 

  • Barang yang dihasilkan oleh pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumber yang tersedia di wilayah Indonesia, yaitu, minyak mentah, gas alam, panas bumi, pasir dan kerikil, batubara (sebelum diproses menjadi briket) dan bijih batu keras (besi, timah, emas, tembaga, nikel, perak dan bauksit);
  • Kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh rakyat secara keseluruhan, yaitu, beras, jagung, sagu, kedelai dan garam;
  • Makanan dan minuman yang dijual di hotel, restoran, makan toko, warung, dan sejenisnya, termasuk apakah untuk dine-in atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang diproses melalui jasa catering (yang boleh jadi juga mengalami pajak ganda karena pajak daerah yang diberlakukan);
  • Uang, emas batangan, dan surat berharga.

 

Sedangkan layanan yang tidak dikenakan PPN adalah:

 

  • Pelayanan medis dan kesehatan, termasuk dokter umum, spesialis dan dokter gigi, dokter hewan jasa, layanan ahli kesehatan (akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, fisioterapi), jasa midwifing, layanan paramedis dan perawat, rumah sakit, bersalin klinik, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, sanatorium, psikolog dan psikiater; dan perawatan medis alternatif;
  • Pelayanan sosial, termasuk panti asuhan, pemadam kebakaran, rehabilitatif lembaga, jasa penguburan dan layanan olahraga non-komersial;
  • Jasa pengiriman surat dengan perangko
  • Jasa keuangan, termasuk pinjaman, pinjaman, leasing, anjak piutang,
  • bisnis kartu kredit, pembiayaan konsumen dan underwriting. Patut dicatat bahwa semua layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tidak otomatis memenuhi syarat sebagai jasa keuangan. Misalnya, produk asuransi yang dianggap dari layanan agen, bukan keuangan, yang dikenakan PPN;
  • Jasa asuransi yang mencakup kerugian, jiwa dan reasuransi, disediakan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk layanan dukungan asuransi, seperti agen, penilaian klaim dan konsultasi;
  • Pelayanan keagamaan;
  • Pelayanan pendidikan, termasuk sekolah dan layanan pendidikan informal;
  • Seni dan hiburan;
  • Layanan siaran non-komersial;
  • Jasa transportasi publik atas jalan dan di atas air, serta jasa transportasi udara domestik (artinya terpisah dari jasa transportasi udara asing);
  • Jasa tenaga kerja, termasuk jasa tenaga kerja dan outsourcing dan penyelenggara pelatihan;
  • Layanan hotel, termasuk kamar dan fasilitas yang ditawarkan di sebuah hotel (namun ada kemungkinan pengenaan pajak daerah lainnya mungkin berlaku);
  • Layanan yang disediakan oleh pemerintah dalam konteks menjalankan administrasi pemerintahan secara umum;
  • Jasa parkir;
  • Layanan telepon umum koin;
  • Jasa pengiriman uang dengan wesel; dan
  • Layanan katering

 

Pengecualian barang dan jasa yang diberikan dari PPN adalah:

 

  • Mesin dan peralatan modal dalam situasi tertentu;
  • Listrik (kecuali kapasitas rumah tangga melebihi 6.600 watt);
  • Pipa air;
  • Ternak, unggas dan ikan pakan dan / atau bahan baku untuk pembuatan feed;
  • Tanaman pertanian tertentu dalam keadaan alami yang ditanam petani
  • Benih pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, pembibitan dan sumber perikanan;
  • Vaksin polio;
  • Buku teks;
  • Piagam atau pembelian kapal yang digunakan oleh pelayaran nasional dan perusahaan perikanan, bersama-sama dengan komponen terkait;
  • Piagam atau pembelian pesawat digunakan oleh perusahaan penerbangan nasional, bersama-sama dengan komponen terkait;
  • Pembelian kereta api oleh PT Kereta Api Indonesia dan terkait komponen;
  • Konstruksi dan penjualan Rumah Subisidi Sederhana dari berbagai jenis; dan
  • Peralatan dan perlengkapan alutista yang digunakan oleh TNI dan POLRI.

 

Apakah Indonesia menerapkan aturan timbal balik untuk klaim yang diajukan oleh bisnis yang tidak establish? Jawabannya : Tidak.

 

Apakah ada item di mana wajib pajak tidak bisa memulihkan PPN? PPN tidak dapat dikenakakan terhadap Output PPN untuk pembelian:

  • Barang kena pajak atau jasa, atau pemanfaatan jasa kena pajak dan barang tidak berwujud dari luar Indonesia, sebelum entitas dianggap suatu Pengusaha Kena Pajak;
  • Barang kena pajak atau jasa tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan bisnis;
  • Barang kena pajak atau jasa yang terkait dengan kegiatan usaha-bisa non-PPN;
  • Kendaraan bermotor (sedan dan SUV) dan pemeliharaannya, kecuali sebagai komoditas atau penyewaan;
  • Barang kena pajak, jasa kena pajak, barang kena pajak tidak berwujud dan kena pajak jasa dari luar Indonesia dengan faktur pajak tidak sah;
  • Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak jika hasil pajak masukan dari pajak penilaian;
  • Barang atau jasa kena pajak jika pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam bulanan
  • Pengembalian PPN dan ditemukan oleh audit; dan
  • Barang Kena Pajak, selain barang modal atau jasa kena pajak, sebelum Pengusaha Kena Pajak mulai produksi dan PPN Masukan yang lebih dari berusia tiga bulan tidak dapat dipulihkan

 

Dari kesemua aturan di atas, walau demikian pengenaan VAT dan GST di Indonesia masih belum maksimal, karena begitu banyak usaha yang belum dikenakan pajak PPN, mengingat masalah intentifikasi pajak membutuhkan kajian yang membutuhkan waktu. Bahkan item item baru yang disasar oleh PPN tumbuh di wilayah bisnis baru yang mulai naik daun, misalkan penjualan online, permainan forex, dan penggunaan mata uang maya seperti Bitcoin.***Red