Anggaran Pertahanan Indonesia Naik Tiga Kali Lipat, Kenapa?

Anggaran Pertahanan Indonesia Naik Tiga Kali Lipat, Kenapa?

Minggu ini Indonesia tampaknya sedang berusaha untuk meningkatkan keamanan dengan menyisihkan lebih banyak uang untuk pertahanan dalam APBN. Hal ini akan mendukung kemampuan defensif dan sistem keamanan untuk mencegah agresor potensial, kata para analis.

Namun, mereka menambahkan bahwa Indonesia hendaknya mengartikulasikan alasan di balik rencana ini untuk menghindari salah tafsir dari negara tetangga.

Pemerintahan Presiden baru, Joko Widodo, mengumumkan pada hari Selasa (9/12) rencana untuk meningkatkan anggaran pertahanan negara hampir tiga kali lipat.

Luhut Panjaitan, penasihat presiden, mengatakan bahwa belanja pertahanan Indonesia ditargetkan meningkat menjadi 1,5 persen dari produk domestik bruto selama lima tahun ke depan untuk melindungi kedaulatan negara dan kepentingan nasional.

Sejauh ini, para analis telah menyambut baik langkah itu. Muradi, seorang analis pertahanan dan militer di Universitas Padjadjaran di Bandung, setuju dengan rencana bangsa untuk menetapkan target yang mengesankan seperti untuk pertahanan dan sektor keamanan. Ia berujar, "Sektor pertahanan kita sudah 10 tahun di belakang negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia."

Muradi mengatakan anggaran sektor pertahanan di Indonesia - yang meliputi pembelian sistem pertahanan persenjataan, biaya pemantauan keamanan, dan tunjangan untuk personil militer - harus minimal 2 persen dari PDB negara.

Tahun ini, Indonesia telah mengalokasikan 83 juta rupiah, yang mewakili 0,8 persen dari total APBN, diujarkan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu awal bulan lalu.

"Sampai sekarang, saya yakin tidak ada cara lain untuk memodernisasi persenjataan kita kecuali dengan menaikkan anggaran di sektor pertahanan," kata Muradi (9/12).

Para ahli mengatakan, bagaimanapun, untuk menghindari salah tafsir oleh negara tetangga, Indonesia harus menjelaskan alasan di balik rencana.

"Peningkatan anggaran militer bisa membuat negara-negara lain khawatir dan, jika itu tidak dijelaskan dalam cara yang sangat jelas dan diplomatik, itu bisa berbahaya," kata Hikmahanto Juwana, seorang profesor hukum internasional dan hubungan di Universitas Indonesia. ***intan (sumber: Today Online)