Aduh.. MUI Haramkan BPJS Kesehatan

Aduh.. MUI Haramkan BPJS Kesehatan

Majelis Ulama Indonesia baru saja mengeluarkan fatwa bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan semua produknya yang dinikmati masyarakat saat ini tidak sesuai syariah alias haram. Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren AtTauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada 7-10 Juni 2015.

 

Pendapat MUI mengenai sistem penyelenggaran BPJS ini ada melalui hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V tahun 2015 yang menyebut program BPJS termasuk modus transaksional, khususnya BPJS Kesehatan dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu amalah.

 

Menurut Ketua Bidang Fatwa MUI, KH Ma'ruf Amin, seperti dikutip dari JPNN.com, Selasa (28/7) malam menyebutkan, unsur yang menjadikan BPJS Kesehatan itu tak sesuai syariah adalah bunga." Ya menggunakan bunga, indikatornya bunga," kata Kiai Ma'ruf Amin. 

 

Kiai Ma'ruf menjelaskan, merujuk pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI (DSN-MUI) dan beberapa literatur secara umum belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam. Terlebih jika dilihat dari hubungan hukum atau akad. Di antaranya ketika terjadi keterlambatan pembayaran iuran untuk pekerja penerima upah, maka dikenakan denda administratif sebesar dua persen per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu tiga bulan. 

 

Denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh pemberi kerja. Sementara keterlambatan pembayaran iuran untuk peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja dikenakan.denda keterlambatan sebesar due persen per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu enam bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.

 

Atas hal tersebut, MUI menyatakan penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba.

 

Menanggapi fatwa MUI ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan masih akan menyelidiki lebih lanjut soal fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak sesuai dengan prinsip syariah.

 

Jusuf Kalla mengaku belum membaca secara keseluruhan soal fatwa tersebut. "Saya memang belum baca, tapi yang dimaksud halal itu jelas, agama Islam itu sederhana. Selama tidak haram ya halal," kata Kalla, di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rabu, 29 Juli 2015. "Pertanyaannya apanya yang haram. Itu masih kami kaji."imbuhnya. *** kny (jpnn, okezone)