41,91 Persen Total Pajak Kaltim Berasal Dari Sektor Pertambangan, Karena Takut KPK?

41,91 Persen Total Pajak Kaltim Berasal Dari Sektor Pertambangan, Karena Takut KPK?
Di tengah situasi perpajakan pertambangan yang mengkhawatirkan, karena masih adanya perusahaan pengemplang pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kaltim tetap berkerja rutin dan hingga semester satu ini berhasil memperoleh 41,91 persen atau senilai Rp3,165 triliun, total pajak yang berhasil dikumpulkan.

Ini artinya sektor pertambangan masih menjadi primadona pajak terbesar di Kalimantan Timur, di tengah masih marak potensi pajak pertambangan yang belum tercatat, karena banyaknya perusahaan yang mangkir, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa bulan lalu mencoba turun ke lapangan dan mencari tahu akar masalahnya.

Isnaeni, mengakui keterlibatan KPK, di mana sektor ini diawasi lebih ketat. Yang diawasi dan di ajak terus berkoordinasi semua pihak terkait yang utamanya pengawasan pada Kanwil DJP setempat.

"Kaltim termasuk dalam 12 provinsi yang memiliki tambang-tambang mineral dan batubara yang sungguh-sungguh diawasi KPK," jelas Isnaeni sebagaimana dikutip Skala (21/07)

Menyikapi kedatangan momok besar KKN dari Jakarta itu, maka para penambang mau tidak mau harus "merapat" agar usaha mereka tetap lancar dan sesuai aturan.

"Mereka tandatangani bersama kesepakatan itu di Samarinda beberapa waktu lalu," tambah Isnaeni, berkaitan dengan penandatanganan Aksi Bersama Para Pemangku Kepentingan Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Ancaman KPK tidak main main, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, dan Ketua Abraham Samad selalu mendengungkan adanya kebocoran pemasukan negara di wilayah pertambangan.

"Volume per metrik ton yang ada di surveyor dan yang ada di pemda, juga dari catatan bea cukai beda-beda. Akibatnya, pungutan pajak jadi berkurang," ungkap Bambang.

Adapun, Kepala Kanwil DJP Kaltim, Mohammad Isnaeni mengungkapkan besaran pajak yang menjadi Target Kalimantan Timur bersert Kalimantan Utara mencapai Rp18,7 triliun.

Selain pertambangan, sektor lain yang ikut memenuhi pundi negara dari wilayah Kaltim adalah perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, dan transportasi / pergudangan.

Setidaknya dari sektor perdagangan baik partai besar atau eceran berhasil terkumpul Rp860,54 miliar, atau sebesar 11,9 persen arsiran. Adapun dari jasa kontruksi berhasil diperoleh Rp592,05 miliar atau sebesar 7,84 persen.***Fey (sumber kutipan skala)