4.000 Perusahaan Asing yang Nunggak Pajak Justru Akan Diberi Tax Amnesty,

4.000 Perusahaan Asing yang Nunggak Pajak Justru Akan Diberi Tax Amnesty,

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti dan mempertanyakan langkah pemerintah yang akan memeberikan Tax amnesty bagi 4.000 perusahaan Asing yang menunggak pajak. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Gus Irawan Pasaribu mengungkapkan 4.000 perusahaan Asing itu menunggak pajak sejak mereka berinvestasi di Indonesia.

 

" Kita sama-sama mendengar pemerintah mengungkapkan punya data ada 4.000 perusahaan asing tak bayar pajak sepanjang mereka ada. Bukan setahun dua tahun. Tapi selama mereka berdiri."

 

" Saya bayangkan 4.000 ini pasti skalanya besar. Jika kewajiban pajaknya saja Rp 100 miliar per tahun maka ada potensi 4.000 perusahaan dikali Rp 100 miliar. Atau Rp 400 triliun yang tak tergali," ucap Gus Irawan di Medan, Minggu (10/1).

 

Gus Irawan menyesalkan sikap pemerintah yang tidak mengejar tunggakan pajak tapi malah memberi pengampunan pajak. "Lalu tiba-tiba kita (pemerintah mengajukan ke DPR-RI) mau mengampuni mereka. Pantas lah masyarakat terutama wajib pajak (WP) kecil terganggu rasa keadilannya. Yang 4.000 itu selama berdiri di sini tak bayar pajak. Wajib pajak kecil malah dikejar-kejar," Kata Gus Irawan

 

“Lalu kenapa bukan itu yang dikejar pemerintah. Kenapa bukan mereka yang ditarget?,"sambungnya

 

Ia juga mempertanyakan alasan pemerintah memberikan tax amnesty kepada perusahaan-perusahaan tersebuy. Pemerintah beralasan, lanjut Gus Irawan, akan mengikuti praktek tax amnesty di Amerika Serikat. Namun menurut Gus hal tersebut sangat berbeda kasusnya.

 

“Lho ya kalau mau mencontoh Amerika, pasti beda kasusnya dengan di sini. Di sana pasti semua data dan identitas para pembayar pajak sudah tercover dengan baik," jelas Gus Irawan.

 

Apalagi, Indonesia pernah menerapkan tax amnesty dan hasilnya pun gagal. "Bukan hanya soal alasan keadilan yang tak diwujudkan, tapi 1984 Indonesia sudah melakukan tax amnesty namun gagal,” papar Gus Irawan.*** kny (tribun, merdeka)