31 Negara OECD Sepakat Buka-bukaan Soal Pajak

31 Negara OECD Sepakat Buka-bukaan Soal Pajak

Untuk memperketat peraturan perpajakan dan menghindari praktek penghindaran pajak yang acap kali dilakukan perusahaan-perusahaan global. Ke-31 negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development ) sepakat untuk membuat peraturan perjanjian perpajakan yang lebih ketat. 

 

Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurrfa mengatakan, perjanjian ini diharapkan bisa meningkatkan kerja sama dalam penanganan penghindaran pajak.Selama ini, banyak perusahaan global yang menghindari pajak dengan menyimpan “harta” mereka di negara-negara bebas pajak atau tax heaven . 

 

Dengan aturan yang akan segera diteken ini, Angel berharap perusahaan-perusahaan global, seperti Google, Amazon, dan Facebook yang kerap melakukan penggelapan pajak dengan sistem perhitungan pajak yang rumit dapat memenuhi kewajibannya. 

 

" Perusahaan-perusahaan multinasional tersebut kerap dikecam karena hanya membayar pajak sedikit atau tidak sama sekali. Padahal mereka meraup keuntungan yang besar setiap tahun. Namun dengan pengetatan peraturan perpajakan ini, perusahaan multinasional ini harus membayar pajak korporasi dari keuntungan di negara mereka beroperasi." Kata Angel seperti dikutip dari Tempo, Jum'at, 29/1/2015.

 

Selain sepakat mengetatkan peraturan perpajakan, Ke-31 negara, termasuk Prancis dan Inggris, sepakat saling bertukar informasi soal aturan perpajakan masing-masing negara.

 

Dalam aturan baru nanti, perusahaan multinasional diwajibkan menginformasikan kepada negara tempat mereka beroperasi soal kewajiban perpajakannya. Informasi tersebut bisa diakses ke-31 negara yang meneken perjanjian termasuk Indonesia. *** kny (tempo)