Perubahan Ekonomi-Politik 2014 Terganjal Ketidakpastian Jokowi

Perubahan Ekonomi-Politik 2014 Terganjal Ketidakpastian Jokowi

Ini kisah menyebalkan yang disajikan laman Finansial Times, tapi boleh jadi inilah yang sebenarnya belum tampak di permukaan. Rakyat berharap perbaikan ekonomi dari penyelenggaraan pemilu, kedua belah pihak, baik politisi maupun pemilih. Tentu juga para pedagang karena dalam hal ini pedagang untung duluan, walau tidak sepenuhnya, karena ekonomi Indonesia lebih dari sekedar pedagang kaos yang untung.

 

Asrul Mahdi, seperti banyak orang Indonesia, berpikir bahwa sebagian besar politisi sejatinya korup. Namun narsis dan angkuh tingkat dewa, hanya tahu cara melayani diri sendiri lewat belanja popularitas dengan jalan media kit.

 

Artinya kesombongan politik dan korupsi bisa jadi keuntungan ketika Anda mendadak usaha Tshirt dan badge. Bisnis publishing saat hampir 20.000 calon berupaya mati-matian mendapatkan kursi dalam pemilihan lokal maupun nasional.

 

"Pemilu akan selalu sangat baik untuk bisnis dan saya mengharapkan keuntungan berlipat tahun ini sampai Rp 200 juta," ujar Mahdi sebagaimana dikutip Financial Times, di kiosnya di pasar jompo Senen di Jakarta, Selasa (11/02). "Saya biasanya hanya memiliki dua karyawan di gudang percetakan saya, tetapi sekarang mengambil 13 pekerja ekstra untuk memenuhi lonjakan permintaan," tambahnya.

 

Belanja pemilu baik dari pemerintah maupun 12 partai yang bertarung akan memberikan dorongan ekonomi, walau booming ini sifatnya hangat-hangat kotoran ayam.

 

Menteri Keuangan M. Chatib Basri, mengatakan produk domestik bruto harus tumbuh dengan tambahan 0,2 - 0,3 persen poin tahun ini dengan adanya pemilu 2014. Dengan demikian akan membantu mencapai pertumbuhan PDB dari 5,8 persen tahun ini.

 

Pemerintah akan menghabiskan Rp 17 Trilliun untuk menyelenggarakan pemilu, dikarenakan penyebaran logistik membutuhkan jalur di negara dengan ribuan pulau dengan infrastruktur yang belum sepenuhnya membaik.

 

Lagipula nilai itu belum seberapa, dengan transparansi dana politik minimalis, tidak ada perkiraan yang akurat tentang berapa banyak partai politik akan menghabiskan uang-uangnya selama masa kampanye dalam suatu kombinasi campuran, suap, pembelian suara, reklame, iklan TV,  bangun posko, ini dan itu.

 

Yang pasti 12 partai akan menghabiskan milliaran rupiah untuk menyediakan saksi dan petugasnya pada 550.000 TPS, masing-masing dibayar Rp.100 ribu atau lebih.

 

Akan halnya para ekonom dunia malah lebih cemas kepada siapa yang akan duduk di RI-1. Mereka tidak bisa mengabaikan fakta tentang Jokowi, tapi ketidakpastian dari PDIP membuat mereka cemas.

 

“Pak Widodo, kandidat paling populer menjadi presiden belum dikonfirmasi sama sekali,” ujar Prakriti Sofat, pengamat di Barclays Singapura. “Semakin lama ketidakpastian pencalonan Jokowi, semakin tinggi resiko politik, yang akan berpengaruh pada aset ekonomi Indonesia,” tambahnya. ***Fey