Peran Konsultan Pajak Setelah Adanya PMK Baru

Peran Konsultan Pajak Setelah Adanya PMK Baru
Menas

Telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014 mengenai Konsultan pajak, yang menyatakan bahwa mereka tidak boleh melakukan rangkap jabatan ketika menjalankan profesi sebagai Konsultan.

Lebih jelasnya, Direktur Peraturan Perpajakan (PP) II DJP John Hutagaol mengatakan bahwa peraturan ini terutama mengacu bahwa Konsultan tidak diperbolehkan menjalankan profesi pejabat kenegaraan ketika melaksanakan pekerjaannya.

 

John menyatakan bahwa hal ini diatur karena dengan adanya dua kegiatan yang bersamaan seperti itu akan membuat Konsultan pajak menjadi kurang fokus dengan tugas-tugas yang harus ia jalankan nantinya.

 

Penerapan PMK baru ini akan berlangsung pada 9 Desember 2014 agar Konsultan di Indonesia memiliki kualitas dan kredibilitas yang baik. Usaha pembuatan PMK ini juga ditujukan untuk kesiapan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ASEAN atau MEA 2015.

 

MEA 215 juga membuka peluang untuk Konsultan pajak asing yang yang ingin bekerja di Indonesia. Namun, mereka harus tetap mengikuti standarisai Konsultan pajak dari PMK tersebut.

 

"Konsultan asing harus ikut PMK ini. Dia harus ikut ujian juga untuk penyetaraan," kata John kepada wartawan di Kantor DJP, Kamis (7/8).

 

"Masing-masing negara punya karakter masing-masing. Kalau ini dibuka, seharusnya ada titik temu yang ditetapkan terlebih dahulu," ungkapnya.

 

Walaupun persiapan menghadapi MEA 2015 hanya tinggal beberapa bulan lagi, namun pemerintah Indonesia tetap optimis bahwa konsultan pajak di Indonesia bisa bersaing dengan pihak asing. ***int (Sumber: Okezone)