Pemerintahahan Jokowi Pastikan Reformasi Sektor Pajak

Pemerintahahan Jokowi Pastikan Reformasi Sektor Pajak
usahawan.com

Menanggapi isi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai RAPBN 2015, yang menyisakan banyak defisit dalam anggaran nya. Tim transisi Jokowi - JK selaku pelaksana RAPBN 2015 mengatakan, jika pemerintahan yang akan datang akan memperbaiki defisit anggaran melalui penggenjotan sektor pajak.

"Kita akan buat terobosan dengan program jangka pendek, tentu kita juga melihat sisa uang pemerintah juga untuk menjalankan program. Jangan sampai kita merencanakan program populis tetapi anggarannya tidak ada. Langkah terobosan yang harus diambil adalah bagaimana mereformasi perpajakan," tutur Hasto kristiyanto, Ketua deputi tim transisi Jokowi - Jk.

Dalam pidato nya presiden SBY mengungkapkan RAPBN 2015 mencapai Rp 2019,9 triliun sementara defisit sebanyak Rp 257,6 triliun (2,32%). Menurut Hasto hal ini akan memberatkan pemerintah yang akan datang sepeninggal SBY nanti. Untuk mengatasi defisit ini salah satu caranya adalah dengan mereformasi pajak.

Pereformasian sektor pajak ini menyangkut sistem birokrasi dan non birokrasi nya, Hasto mengungkapkan.

"Dari situ kita juga bisa melihat aktifitas wajib pajak. Apakah si wajib pajak itu sudah memenuhi kewajibannya atau belum? Invoice system ini harus kita atur. Akses invoice ini bisa meningkatkan transparansi," tutur Wasekjen PDIP ini.

Saat di tanya mengenai detail reformasi pajak tersebut apakah akan menaikkan tarif pajak atau tidak, hasto mengatakan bisa iya bisa tidak tergantung keadaan ungkapnya** kinaya (sumber : detik)