Pembentukan Deklarasi Syiah Alat Politik Jegal Jokowi?

Pembentukan Deklarasi Syiah Alat Politik Jegal Jokowi?
Pengunjung Dekrarasi Anti Syiah, Foto Tempo

Kemunculan Aliansi Nasional anti Syiah di Indonesia telah menarik perhatian dan meningkatkan kekhawatiran kelompok-kelompok hak asasi manusia tentang hak-hak Syiah sejak Minggu (20/04).

Aspirasi dari kelompok ini menurut Ketua Pengurus Harian Aliansi Nasional Anti-Syiah Athian M Dai, ."Pemerintah harus melarang kegiatan Syiah. Kami tidak melarang mereka punya keyakinan (Syiah)," jelasnya sebagaimana dikutip laman Tempo "Aturan itu kami minta dari pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah," Tambahnya.

Cukup banyak dari mereka yang menghadiri deklarasi anti - Syiah pada hari Minggu di masjid Al Fajr di Bandung, Jawa Barat. Namun, media tidak melaporkan fakta bahwa aliansi ini diselenggarakan segera setelah terungkap bahwa Jalaluddin Rakhmat, dapat ditunjuk sebagai menteri Agama.

Jalaluddin Rakhmat merupakan seorang professor bidang komunikasi dan dosen di universitas Paramadina, dan juga mengakui bahwa dirinya orang Syiah. Sementara aliansi ini menyebarkan rasa tidak aman dan ketakutan akan munculnya pelanggaran hak asasi manusia di kemudian hari, ternyata di ketahui bahwa dalam aliansi seperti ini Indonesia hanya dimotivasi oleh politisi dan untuk kepentingan politik sesaat menjelang pemilu. Misalkan menyerang salah seorng calon presiden, di mana Jalaludin Rakhmat tergabung dalam partai tersebut.

Dua hari sebelum  adanya aliansi ini terbentuk. Sekelompok Syiah di Jawa Barat menghubungi pihak berwenang setempat dan menyatakan keprihatinan mereka tentang aliansi tersebut. Tetapi gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berkesan tidak mengambil tindakan apapun terhadap pelanggaran akan nilai demokrasi di Indonesia itu.

Padahal, secara historis, Indonesia telah hidup bersama secara damai, dan negara ini telah dikenal keragamannya. Namun, selama dekade terakhir, gerakan anti - Syiah telah menciptakan suasana ketakutan di kalangan Syiah Indonesia yang jumlahnya minoritas dan kurang berkembang. Seperti dilaporkan dalam SRW Ethnic Cleansing Syiah di publikasi Indonesia, banyak Muslim Syiah diserang dan kehilangan rumah mereka pada tahun 2012 dan sulit mendapat hak waris.

Memotivasi orang untuk membuat aliansi yang menyerang orang lain berdasarkan iman mereka merupakan bentuk ilegal di Indonesia dan harus ditangani oleh pemerintah Indonesia. Indonesia kini memiliki sekitar 4,5 juta warga Syiah dan mereka semua layak dan memiliki hak untuk hidup dalam damai dengan orang lain dan diakui oleh pemerintahan.***Fey (DigiNews)