Pajak E-Commerce Untuk Situs Asing Akan Lebih Mahal

Pajak E-Commerce Untuk Situs Asing Akan Lebih Mahal
smart bisnis

Seiring dengan adanya kajian mengenai potensi penerimaan pajak dalam kegiatan perdagangan elektronik, pemerintah memastikan akan mengenakan pajak untuk kegiatan tersebut. 

 

Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintah akan menerapkan pajak bagi seluruh perdagangan elektronik, namun pajak yang lebih besar akan dibebankan kepada para pelaku e-commerce asing, dibandingkan pelaku e-commerce nasional.

 

" Pasti kena pajak, kami susun asing yang (kena pajak) besar. Enggak usah pakai insentif, pajakin saja dulu yang penting,",” kata Menteri Bambang usai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, kamis lalu. 

 

Namun Bambang mengaku pemerintah belum mengambil keputusan menyoal mekanisme pungutan, serta proporsi pengenaan pajak penjual atau pun pembeli. Akan tetapi berdasarkan penuturan Menteri i Komunikasi dan Informasi Rudiantara, kemungkinan besar akan dipungut sebesar 1%.

 

"Pajak e-commerce UMKM rencananya akan dipungut 1 persen, kalau untuk yang besar nanti kita bahas," ujar Rudiantara.

 

Saat ini perusahaan media asing berbasis kartu kredit serta e-commerce masih belum dikenai pungutan pajak di Indonesia. Hal ini menjadi polemik berkepanjangan. Pasalnya, hasil yang diraih dari pasar Indonesia semua dibawa lari ke luar negeri tanpa ada kontribusi bagi negara.

 

Apalagi dari segi potensi sangat menjanjikan, ada sekitar 83,6 juta pengguna internet di Indonesia. Di mana rata-rata pertumbuhan penetrasi internet mencapai 33%. Ini yang akan digodok pemerintah terkait pemberlakuan pajak e-commerce tersebut. *** kny (cnn,oke,sindo)