Menkeu Serukan Reformasi Fiska Berkaitan dengan Subsidi BBM

Menkeu Serukan Reformasi Fiska Berkaitan dengan Subsidi BBM

Para pengamat internasional telah sekali lagi memperingatkan pemerintah Indonesia dengan alokasi anggaran yang tinggi untuk subsidi BBM, karena kenaikan harga minyak, lebih tinggi konsumsi bahan bakar dan depresiasi rupiah, sangat akan merugikan perekonomian negara jika tidak ada tindakan segera diambil untuk memotong pengeluaran anggaran ekstra.

 

Subsidi BBM di Indonesia, ditetapkan sebesar Rp 211 triliun dalam APBN 2014 bisa melebihi ke angka setidaknya Rp 42 triliun karena rupiah yang lemah dan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi dari yang diperkirakan, menurut laporan oleh Bank of America Merrill Lynch bertajuk Indonesia in Focus: Déjà vu - Déjà vu – Another Fuel Price Hike?

 

Laporan yang dirilis Kamis (27/03), menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran tambahan untuk BBM bersubsidi akan meningkatkan defisit anggaran menjadi 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB), jauh di atas target pemerintah sebesar 1,7 persen dalam anggaran.

 

Indonesia telah menerima putaran peringatan baru-baru ini lebih dari yang subsidi BBM keadaan, meningkatkan tekanan pada pemerintah untu kmengatasi masalah ini dengan cepat. Dalam laporan kuartalan yang dirilis pekan lalu, Bank Dunia memperkirakan bahwa, tanpa penyesuaian harga BBM tahun ini, belanja negara akan membengkak sebesar Rp 56 triliun, sehingga mendorong defisit anggaran menjadi 2,6 persen dari PDB.

 

Karena sebagian besar ladang minyak di Indonesia mulai menua, ada risiko tambahan untuk APBN yang berasal dari produksi minyak yang lebih rendah dari yang ditargetkan. Setiap penurunan produksi minyak dengan 10.000 barel per hari akan mengurangi pendapatan sebesar Rp 3 triliun, menurut Bank Dunia, yang menggambarkan belanja subsidi BBM Indonesia sebagai "salah sasaran, distortif dan memaksakan biaya kesempatan yang tinggi dan risiko fiskal yang buruk".

 

Para pejabat pemerintah telah mengakui bahwa bahan bakar subsidi bisa menciptakan risiko fiskal baru pada saat kepercayaan investor di Indonesia telah meningkat.

 

"Apa yang penting sekarang adalah tidak hanya untuk meningkatkan transaksi berjalan, tetapi juga untuk melakukan reformasi fiskal, dengan memastikan kelangsungan reformasi subsidi bahan bakar," kata Menteri Keuangan Chatib Basri minggu ini.

 

Tahun lalu, Chatib berhasil melobi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan harga premium bersubsidi sebesar 44 persen, dalam sebuah langkah yang memperkirakan tabungan ke kas negara sekitar Rp 40 triliun.***Int