Menggugat Larangan Nikah Beda Agama dalam UU Perkawinan 74

Menggugat Larangan Nikah Beda Agama dalam UU Perkawinan 74
Republika

Dalam Islam, para pemimpin Muslim telah menekankan pentingnya kesamaan agama dalam sebuah pernikahan. Maka ketika dihadapkan dengan adanya judicial review undang-undang Perkawinan tahun 1974, jawaban para pemuka agama itu sangat saklek, tegas.

Seperti diketahui sebelumnya, empat orang sarjana dan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis (4/9), berusaha untuk mereview ulang memo Pasal 2, ayat 1 yang mendefinisikan pernikahan hanya sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama orang yang menikah.

 

Menanggapi gugatan ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Slamet Effendi Yusuf, mengatakan bahwa agama merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari pernikahan. "Adalah hak warga negara untuk membangun keluarga dan perkawinan yang diatur dalam [setiap] agama," ujarnya.


"Terserah kepada hakim untuk memutuskan judicial review. Pandangan Nahdlatul Ulama sejalan dengan hukum yang ada," kata Slamet Effendi, Jumat (5/9).

Sementara Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin lebih tegas mengatakan bahwa ia menentang judicial review, karena menurutnya nilai-nilai agama tidak bisa dipisahkan dari pernikahan.

"[Pengakuan agama] membedakan Indonesia dari negara lain. Kita bukan negara Islam, atau negara sekuler yang telah menghilangkan hubungan antara nilai-nilai negara dan agama," paparnya.

Lukman yang dikenal dengan pandangan progresif tentang agama dan dukungannya terhadap kelompok minoritas, menambahkan bahwa memiliki pasangan dari agama yang berbeda bisa menciptakan kebingungan dalam pernikahan.

 

Ahmad Nurcholish, seorang konselor pernikahan beda agama dari Harmoni Mitra Madania Foundation, mendukung judicial review, dengan alasan bahwa pasal itu merupakan hambatan yang signifikan untuk banyak pasangan yang ingin mendaftarkan pernikahan mereka di kantor catatan sipil.

"Sebagian besar kantor catatan sipil memanfaatkan pasal ini sebagai dasar hukum untuk tidak mendaftarkan perkawinan beda agama. Sejumlah kantor di Jakarta dan Salatiga di Jawa Tengah lebih berpikiran terbuka. Mereka mengakui keputusan Mahkamah Agung pada tahun 1986 yang menetapkan perbedaan iman seharusnya tidak menjadi halangan untuk pasangan yang akan menikah," jelasnya.

Ahmad, yang telah membantu 557 pasangan beda agama untuk menikah sejak tahun 2005, mengatakan undang-undang, dan kendala agama, telah memaksa beberapa pasangan untuk menikah di luar negeri, atau untuk pindah agama semata-mata untuk tujuan upacara pernikahan dan kemudian kembali ke agama asli mereka setelah itu.

 

Jeirry Sumampow dari Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) mengatakan judicial review harus digunakan sebagai kesempatan untuk mengakhiri kontrol pemerintah atas pernikahan. "Biarlah pemimpin-pemimpin agama memutuskan apakah akan menerima atau melarang nikah beda agama. Negara harus mencoba berhenti ikut campur masalah ini," cetusnya.

 

Dia mengatakan PGI memungkinkan 88 anggota gereja dalam organisasi untuk membuat keputusan individual tentang masalah tersebut.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, mengatakan bahwa hukum ini telah mengundang kontroversi sejak ditetapkan pada tahun 1974.

 

"Beberapa kelompok melakukan unjuk rasa untuk menentang RUU, mendorong DPR untuk melibatkan ulama dan tokoh agama dalam pembahasan RUU tersebut," katanya. ***int (Sumber: Asiaone)