Mengenali Kebijakan Fiskal Diskresioner

Mengenali Kebijakan Fiskal Diskresioner
foto news test.co.uk

Kebijakan fiskal diskresioner adalah bagian dari tindakan pemerintah (contohnya pemerintah Federal di AS) yang dapat diubah tahun ke tahun oleh DPR (Kongres) dan Presiden. Kebijakan ini biasanya dilakukan melalui perubahan anggaran setiap tahun atau melalui perubahan dalam kode pajak. Artinya ada porsi anggaran yang diluar pengeluaran Wajib diubah atau di gubah, seperti Jaminan Sosial, Jamkesnas, BLT dan sejenisnya.

Kebijakan fiskal diskresioner bisa digunakan untuk memperluas ekonomi. Kebijakan fiskal ini jenisnya berbentuk ekspansif yang ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak. Dan pada akhirnya kebijakan ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan bisnis yang lebih menguntungkan dan lebih banyak lapangan pekerjaan.

Jika keduanya dilakukan bersamaan, maka akan mendorong ekonomi lebih cepat. Namun, juga menciptakan bisa defisit anggaran, karena pemerintah menghabiskan mengeluarkan lebih dari apa yang diterimanya dari pajak.

Walau rasio kerjanya bisa
berjalan maksimal sampai rasio utang terhadap PDB mendekati 100 %. Pada saat itu, investor mulai khawatir bahwa pemerintah tidak akan membayar hutang negara, dan tidak bersemangat untuk membeli obligasi pemerintah untuk membiayai utang.

Kebijakan fiskal kontraktif adalah sebaliknya, dan memiliki efek sebaliknya. Justru ketika pemerintah memotong pengeluaran atau meningkatkan pajak, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Sayangnya, proses politik yang memastikan bahwa fiskal diskresioner akan hampir selalu ekspansif. Mengapa? Karena anggota parlemen yang terpilih akan selalu menghabiskan uang. Begitulah cara mereka menghargai pemilih, yakni mereka para pengusaha yang menjadi kelompok kepentingan khusus dan orang-orang yang menyumbang untuk kampanye. Dengan kata lain, semua orang ingin tidak ingin melihat adanya pemotongan anggaran untuk membentuk ceruk anggaran baru.

Kebijakan fiskal diskresioner seharusnya diimplementasikan sebagai penyeimbang siklus bisnis. Selama booming ekonomi, DPR dan Presiden harus memotong pengeluaran dan membuat program untuk mendinginkan perekonomian. Jika dilakukan dengan baik, hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi yang ideal sekitar 2-3 % per tahun. Sebaliknya, politisi mesti berhemat untuk mengetuk palu pengeluaran, mendorong ekonomi bahkan lebih dan menciptakan gelembung aset, dan memastikan bust ekonomi yang lebih dahsyat.***Fey