Mendagri Setip Anggaran Haji di APBD DKI

Mendagri Setip Anggaran Haji di APBD DKI

Fiskal.co.id, Jakarta – Belum lama ini pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menyatakan bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD DKI Jakarta tahun 2014 sudah cair dan dapat segera dimanfaatkan.

 

Keputusan ini disampaikan langsung oleh Kepala BPKD Endang Widjajanti. Pihaknya menyatakan meski sudah turun, tetapi di dalamnya ada beberapa catatan dari pusat.

 

"Anggaran sudah disetujui Kementerian Dalam Negeri meski ada beberapa catatan, mungkin bisa digunakan pada akhir bulan ini," terangnya pada Rabu (19/2/2014).

 

APBD ibukota negara itu di-acc pemerintah pusat Rp 72 triliun, namun angka tersebut turun beberapa digit setelah terkena "tanda bintang". Coretan bintang diberikan untuk beberapa anggaran yang dinilai tidak tepat atau kurang efektif dalam penggunaannya.

 

Endang menjelaskan setidaknya ada tiga revisi yang diberikan Kemenetrian Dalam Negeri yaitu mengenai anggaran haji, permodalan BUMD Sarana Jaya dan anggaran untuk KPU daerah.

 

Mengenai anggaran haji besarannya Rp 40 miliar dicoret dari APBD DKI karena peruntukkannya tidak tepat. Walaupun Kementerian Dalam Negeri di tahun 2013 pernah meloloskan anggaran Rp 17 miliar untuk transportasi dan katering jamaah haji.

 

"Saat itu memang diberi catatan, tapi Kementerian hanya mengimbau sehingga anggaran dana bantuan haji tetap ada.  Tapi sekarang dilarang. Besarannya sekitar Rp 40 miliar," kata Endang.

 

Selain itu, anggaran lain yang kena pangkas adalah anggaran BUMD Sarana Jaya yang direncanakan sebesar Rp 300 miliar. Karena dianggap belum mendapat pengabsahan dari pihak terkait akhirnya dana tersebut akan dialihkan.

 

Demikian juga anggaran KPU yang akan dibelokkan ke Dinas Kesatuan Berbangsa dan Politik DKI Jakarta. [mjd]