Masalah Dwelling Time Kok Malah Ribut Saling Lempar Kesalahan? Waktunya Jokowi Kocok Jabatan?

Masalah Dwelling Time Kok Malah Ribut Saling Lempar Kesalahan? Waktunya Jokowi Kocok Jabatan?
Jurnal Asia

2013, baru dua tahun yang lalu dari sudut pandang kita saat ini, dan pada saat itu Sofjan Wanandi selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), pernah mengungkapkan bahwa waktu dwelling time Indonesia paling lama se Asia Tenggara.

Dan bahkan apabila merujuk pada posisi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar, ungkapan lama itu mendapatkan hiperbola versi orang Iggris, "amat sangat sangat sangat lama."

Bagaimana tidak, Sofjan menyatakan bahwa di Singapura saja waktu dwell time mereka hanya 1,5 hari, sementara Malaysia 3, dan Thailand sekitar 4 hari. "Di Indonesia ini bisa sampai 14 hari," jelas Sofjan tepat dua tahun lalu sebagaimana dikutip Kompas (11/06/2013).

Dan ketika Jokowi memohon agar waktu dwell diperbaiki setidaknya setaraf Thailand, hingga 4,7 hari permintaan itu bukanlah hal yang muluk. Namun, respon bawahann terhadap permintaan kepala negara lah yang menjadikannya menarik.

Berkaitan dengan upaya bagaimana dwelling time mesti dibenahi, terlebih dahulu pihak pihak terkait berkelahi saling lempar tanggung jawab. Dimulai dari penampikan tanggungjawab Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) RJ Lino yang mengungkapkan bahwa pihak kementerian lah yang bermalas-malasan setelah pihak Pelindo memberikan segala fasilitas.

Kementerian yang dimaksud antara lain,  Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Keuangan. 

“Kami sudah menyiapkan sistem untuk memperbaiki dwelling time dan semua sudah siap digunakan. Tapi tidak mau digunakan (kementerian terkait),” jelas Lino, seraya menambahkan bahwa sistem itu online! (23/06/2015).

Sanggahan pertama keluar dari pihak custom atau Bea dan Cukai Kemenkeu, bahwa kesalahan mereka bisa dihitung lewan persenan kecil.

Plt Direktur Jenderal DJBC Kemenkeu, Supraptono menyatakan (23/06/2015) bahwa dwelling time yang lambat itu bukan salah mereka di bea dan cukai, baik individu atau organisasinya.

“Ditjen BC hanya mainkan peran kecil pada mekanisme pelabuhan." akunya. Dan Kemenkeu melalui Menkeu Bambang Brodjonegoro pun sempat membela anak buahnya.

"Memang cuma kita kementerian terkaitnya? (Direktorat Jenderal) Bea Cukai itu perannya cuma setengah ya. Dari dwelling time, misalnya, 7 (hari) peran bea cukai 0,7 (hari),"  jelas Bambang.

Adapun Mendag Rahmat Gobel melempar tanggung jawab itu kepada para importir yang memang mengakali banyak hal agar biaya mereka semakin murah, dan mengakibatkan antrian panjang di pelabuhan.

“Tidak sedikit mereka (importir) baru mengurus izin setelah barangnya masuk atau turun di pelabuhan, Yang kedua, setelah izinnya beres mereka (importir) tidak keluarin barangnya dari pelabuhan karena lebih murah sewa (gudang) di pelabuhan dibandingkan gudang di luar," ujar Gobel (19/06/2015).

Dalam kekisruhan dwelling time dan pihak terkait yang saling menyalahkan, lalu bagaimana penyelesaiannya?

"Yo wis (ya sudah) pecat-pecati semua, itukan resolusi dari Jokowi?" Ungkap wakil sekjen Assosiasi Fiskal Indonesia, Budi Gunawan Sutomo (25/06). "Indonesia sedang darurat pelemahan, fiskal hanya bantu sedikit dari krisis yang ada pada saat moneter kena gebuk terus menerus, nah.. Jokowi berharap konsumsi jadi pelampung ekonomi, tapi menterinya ribut ribut di pelabuhan, apa bisa masuk itu barang?" Pungkasnya.***Red (Kompas, CNN, JG)