Malang dan Madiun Genjot Pajak Kos-kosan

Malang dan Madiun Genjot Pajak Kos-kosan
detik

Untuk menaikkan pendapatan daerah dan melaksanakan peraturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pemerintah kota Malang akan memaksimalkan pemungutan pajak bagi indekost atau kost-kostan. Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Malang menyatakan akan memaksimalkan pendataan pajak kos-kosan mulai Februari 2015. Dispenda akan menggali potensi pajak kos di lima kecamatan yang ada di Kota Malang.

 

“Mulai Februari 2015 ini, kami akan memaksimalkan pendataan pajak kos. Sekarang, wajib pajak (WP) kos masih sekitar 400 WP. Padahal, pengusaha kos di Kota Malang jumlahnya ribuan,” Sekretaris Dispenda Kota Malang, Djupri Jumat (23/1/2015).

 

Hal serupa, juga dilakukan Dinaspenda Kota Madiun, Dispenda meminta keuntungan dari bisnis indekos harus disetor kepada negara senilai 10%. Dengan kata lain, selain harus membayar biaya operasioal, pengusaha bisnis indekos juga harus taat membayar pajak.

 

Indekos yang dikenai wajib bayar pajak 10% dari keuntungan hanya diperuntukkan untuk pemilik indekos minimal 10 kamar. Jika kurang dari 10 kamar, pemilik usaha dibebaskan pajak.

 

“Ketentuan ini sudah diatur dalam Perda Nomor 6/ 2007 tentang Izin Usaha Rumah Indekos/ Pemondokan," ungkap Kasi penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun, Agus Wuryanto.

 

Agus menambahkan, sayangnya sampai saat ini masih banyak indekost yang tidak memiliki izin. Berdasarkan data yang dimiliki Pemkot Madiun, saat ini terdapat 439 usaha indekos yang tersebar diseluruh Madiun dengan perincian, di Kecamatan Kartoharjo sebanyak 150, di Kecamatan Manghuharjo 103, dan di Kecamatan Taman sebanyak 186. Dari jumlah itu, 30 persen belum memiliki izin.

 

‘’Banyak pengusaha kos-kosan yang beranggapan usaha hunian seperti itu tidak perlu izin. Padahal, sudah lama ketentuan perizinan diatur dalam perda’’ paparnya. *** kinaya (solopos, Suryaonline)