LSM Soroti 60 Perda Syariah Diskriminatif Sepanjang 2013

LSM Soroti 60 Perda Syariah Diskriminatif Sepanjang 2013

Laporan terbaru LSM Human Rights Watch, menyoroti meningkatnya diskriminasi yang dihadapi perempuan Indonesia pada tahun 2013, terutama akibat dari peraturan diskriminatif yang baru oleh pemerintah daerah.

 

Laporan tersebut mengutip badan resmi Indonesia tentang Kekerasan terhadap Perempuan yang dilaporkan sejak Agustus tahun lalu bahwa pemerintah pusat, dan pemerintah daerah di Indonesia telah membuat 60 peraturan diskriminatif baru sepanjang 2013.

 

Peraturan-peraturan itu menambahi dari 282 aturan yang sudah ada, yang meliputi 79 peraturan lokal di mana memaksakan perempuan untuk mengenakan jilbab atau kerudung. 

 

Pihak yang kontra menganggap bahkan Sholat kaum muslim pun setiap rakaatnya dan bacaannya tidak diawasi oleh aparat negara. Khitan laki laki tidak diawasi aparat negara. Cara berwudlu dan tayamum tidak diawasi petugas pemerintah. Lalu mengapa harus ada peraturan tentang berjilbab?

 

Meskipun Departemen Dalam Negeri telah mengumumkan niatnya untuk mencabut Perda bermaslaah ini, mayoritas tetap melaksanakannya.

 

Sebagai contoh, Lhokseumawe melarang perempuan mengangkang di sepeda motor. Mereka hanya diizinkan untuk naik sisi ke sisi, karena ini demi mencegah perempuan dari melanggar "nilai-nilai Islam".

 

Aceh, daerah dengan otonomi yang cukup besar dari Jakarta, adalah satu-satunya provinsi di Indonesia untuk yang menggunakan hukum Syariah. Di kota tetangga Bireuen peraturan daerah lebih galak lagi melarang wanita untuk menari.

 

Perda lokal ini dituding hanya melanggengkan diskriminasi yang dihadapi perempuan di seluruh wilayah sebagai akibat dari undang-undang sebelumnya, seperti yang terkait dengan "pengasingan," yang mengkriminalisasi dua orang dewasa lawan jenis, yang tidak menikah atau memiliki hubungan darah, di "tempat yang sunyi."

 

Laporan ini namun menjelaskan bahwa praktik diskriminasi tidak terbatas pada Aceh. Di provinsi Gorontalo Sulawesi, misalnya, pemerintah memindahkan staf perempuan dalam satu gedung yang sama pada bulan Juli tahun lalu, dalam upaya untuk mencegah perselingkuhan antara pejabat laki-laki dan sekretaris perempuan. Cara bijak dan cerdas. Walau barangkali tidak ada yang bertanya bagaimana apabila perselingkuhan berlangsung di luar jam kerja, dan janjian dilakukan dengan jalan sms an?

 

Di Prabumulih di Sumatera Selatan lain lagi ada kewajiban bagi gadis-gadis SMA untuk melakukan tes keperawanan, demi memerangi seks pranikah dan prostitusi. Rencana tersebut, , ditarik lantaran memancing kemarahan publik. Lalu sampai di mana Republik Bhinneka ini berarah kepada Ika Tunggal Ika?***Fey