Kunci 100 Hari Jokowi Ada Pada Fiskal

Kunci 100 Hari Jokowi Ada Pada Fiskal
facebook

Pesta pelantikan Presiden = Wakil Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla telah bubar. Kini saatnya menunjukkan pada rakyat Indonesia kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas untuk kemajuan negeri dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat menaruh perubahan besar di pundak Jokowi - JK sebagaimana majalah Times menulis "A New Hope" di cover headlinenya. Namun bagaimana dan apa bagian tersulit dalam memulai perubahan. Tak lain dan tak bukan adalah masalah fiskal sebagai langkah pertama menuju perubahan baru Indonesia.

 

Masa 100 hari pertama tentu memiliki pengaruh signifikan bagi pemerintahan 5 ke depan, utamanya sektor ekonomi. Pasar akan memelototi terobosan awal ini sebagai sinyalemen apakah akan menjadi sebuah raport buruk atau menuju arah yang lebih baik. Memperbaiki fiskal negara dan APBN adalah prioritas utama. Sebagaimana beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terus menggerogoti anggaran belanja negara. Toh salah sasaran pula. 


"Kuncinya itu di subsidi BBM yang sangat besar seperti negara sosialis, sedangkan negara sosialis lebih hebat karena subsidinya diberikan kepada rakyat kecil, sedangkan kita memberikan subsidinya kepada orang kaya," ujar Didik J Rachbini, Ekonom senior Institute of Development Economics and Finance (INDEF) Didik sebagaimana dikutip metrotvnews.com, Minggu (19/10)


Menurut Didik inilah kunci keberhasilan 100 hari Jokowi-JK dalam memimpin. "Kalau itu beres maka kedepannya lancar, kalau tidak ada sinyal-sinyal untuk diperbaiki maka ke depannya baik pertumbuhan ekonomi, neraca berjalan, transaksi berjalan, neraca perdagangan akan morat marit. Kalau masalah fiskal ini tidak beres maka untuk agenda yang berikut-berikutnya lebih baik dilupakan saja," imbuh Didik.

Didik beralasan bahwa keutamaan APBN dikarenakan presiden memiliki kebijakan langsung yang dapat digunakan dan memang berada dalam kewenangan presiden. Sedangkan untuk persoalan investasi, berada di tangan pihak lain yang bisa datang dan bisa pergi kapanpun mereka mau.

"Berikan sinyal kepada sektor ekonomi, dunia usaha, investor yang terbaik dengan cara membuat kebijakan sebaik-baiknya. Agendanya itu puluhan bahkan ratusan, tetapi satu itu saja yakni membereskan masalah fiskal yang keropos," ucap Didik.

Didik mendukung sepenuhnya pemerintah baru untuk menaikkan harga BBM karena menurutnya APBN saat ini sudah rusak dan bisa semakin jebol jika tidak segera ditambal dengan kebijakan fiskal yang tepat dan prudent. 

"Untuk persoalan teknis itu dikerjakan pemerintah karena mereka yang berkuasa sehingga harus menjalankannya, kita (ekonom) hanya bagian untuk memberikan komentar dan saran teknokratis mengenai ekonomi," pungkas Didik.