Kemenkeu: Beras Ilegal Tak Rugikan Negara secara Fiskal

Kemenkeu: Beras Ilegal Tak Rugikan Negara secara Fiskal

Banyak analis dan politisi menuduh Kementerian Perdagangan, yang mengeluarkan izin impor pada beras Vietnam yang disebut ilegal, dan menyebabkan keresahan bagi banyak petani, dan masalah ini menjadi berita utama di sejumlah media ketika Gita Wirjawan mengundurkan diri sebagai menteri perdagangan di tengah tengah dugaan penyelewengan  tersebut.

 

"Yang ingin saya sampaikan di sini adalah beras-beras ini bukan masuk lewat penyelundupan. Ini barang masuk secara ilegal," jelas Menteri Keuangan Chatib Basri, Jumat (07/02). 

 

Bagi media, kehebohan ini seperti mengabaikan fakta dan masalah ini seolah dibesar-besarkan. Seperti diketahui hanya sekitar 16.500 ton beras yang diduga diselundupkan, dibandingkan dengan output nasional sekitar 37 juta ton tahun lalu dan konsumsi domestik yang sebesar 35 juta ton.

 

Negara ini telah mengalami surplus beras selama dua tahun terakhir. Namun, pendekatan politik saat ini, untuk merangsang produktivitas melalui kebijakan harga dan hambatan non-tarif pada impor telah memenuhi trafik perdagangan dengan segala jenis kesulitan ditambah korupsi.

 

Ada juga banyak kebingungan tentang harga beras pada tingkat riil, karena banyak pengamat dan perwakilan petani mengeluhkan tentang harga nya rendah.

 

Dilema untuk memungkinkan harga beras akan terus naik untuk memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani, dengan dukungan beberapa politisi dan pengamat, tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya, bertentangan dengan keinginan sebagian besar masyarakat di mana 80 persen di antaranya adalah konsumen beras.

 

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lebih dari 75 persen petani padi adalah konsumen beras. Harga tinggi menghantam petani termiskin lebih keras karena hampir 30 persen dari pengeluaran rumah tangga mereka habis untuk beras.

 

Selain itu, karena panjangnya dan keroposnya garis pantai Indonesia, yang dekat dengan beberapa pelabuhan ekspor utama di Thailand dan Vietnam, maka hampir tidak mungkin untuk menaikkan harga beras domestik Indonesia tanpa menghindari adanya penyelundupan.

 

Toh Jumat malam (07/02) kembali ada kiriman beras. Di mana menurut Yudi Pramadi dari biro informasi Kementerian Keuangan sebagaimana dikutip laman Jawa Post, Dirjen Bea Cukai tengah menyelidiki 32 kontainer beras impor asal Vietnam yang masih ada di Kawasan Pabean Pelabuhan Tanjung Priok.

 

"32 kontainer ini diduga masuk dengan menyalahgunakan Surat Persetujuan Impor," jelasnya.

 

Akan halnya, tidak ada kerugian fiskal yang diperoleh pemerintah dari masuknya beras secara ilegal. Karena setiap impor beras akan terkena bea masuk Rp 450 per kilogram. Adapun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dikenakan pada impor beras. "Karena itu, dari sisi fiskal tidak ada potensi kerugian negara," tambah Yudi.***