Kebijakan Non Fiskal itu Adalah

Kebijakan Non Fiskal itu Adalah

Kebijakan non fiskal merupakan kebijakan yang diambil pemerintah dengan tidak menggunakan instrumen pajak, misalnya kebijakan moneter. Jika kebijakan fiskal sangat terkait dengan dua instrument yaitu pendapatan dan pengeluaran negara, maka sebaliknya kebijakan non-fiskal dapat diartikan sebagai kebijakan di luar dua instrument tersebut. Meskipun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama sama namun domain dan fokus tindakannya yang berbeda. Bank Indonesia misalnya, sebagai bank sentral berwenang mengawasi uang beredar dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi negara utamanya kurs rupiah yang bisa mempengaruhi fundamental ekonomi. Wewenang BI ini tidak dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas mengawasi dan memaksimalkan penerimaan negara. Lain lagi dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang kini fokus menangani bank dan lembaga keuangan. 

 

Selain Kementerian Keuangan yang berwenang terhadap fiskal negara, BI berwenang menangani kebijakan moneter. Sesuai dengan fokus utamanya yang berhubungan dengan jumlah mata uang beredar di pasar, kebijakan moneter bank sentral tidak akan terlepas dengan pengawasan serta penanggulangan masalah yang timbul akibat naik turunnya jumlah maupun nilai mata uang. Kebijakan non fiskal juga meliputi ranah tersebut dimana fungsinya adalah untuk memberikan pengawasan serta langkah antisipastif terhadap permasalah-permasalah mata uang negara. Peran kebijakan tersebut akan makin sentral dan krusial manakala kondisi mata uang sebuah negara mengalami pelemahan seperti yang dialami rupiah belakangan.

 

Seperti salah satu masalah ekonomi yang menjadi bagian dari kebijakan tersebut adalah mengenai inflasi mata uang. Inflasi atau penurunan jumlah mata uang yang berberedar merupakan salah satu masalah yang sangat besar dan dapat mempengaruhi kesehatan ekonomi secara global. Beberapa langkah yang bisa tempuh selain melakukan pengawasan adalah dengan menetapkan harga maksimal barang di pasaran. Selain itu melakukan distribusi langsung juga termasuk dalam upaya kebijakan tersebut, lebih dalam lagi ketika terjadi inflasi yang sudah tak tertolong lagi (hyper inflasion) pemerintah dapat memberlakukan sneering atau pemotongan nilai mata uang seperti yang pernah dilakukan sekitar tahun 1960an. Berikut tadi merupakan informasi mengenai Kebijakan non fiskal.