Jokowi Masih Bungkam Soal Konsep Ekonomi Berskala Nasional

Jokowi Masih Bungkam Soal Konsep Ekonomi Berskala Nasional

 

Dalam sebuah lingkungan Pemilu di mana pemilihan lebih mementingkan kepribadian atas kebijakan, maka dari itulah tidak mengherankan bahwa media Indonesia menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkutat di wilayah proses dibandingkan platform yang ditawarkan.

 

Lima belas tahun sudah setelah awal era demokrasi terbuka di Indonesia, partai politik masih tidak merasa terdorong untuk mendiskusikan apa yang mereka perjuangkan sebagai partai atau melampaui beberapa fase ideologi yang sudah tidak penting lagi dijual.

 

Sebenarnya ini adalah masanya untuk anak baru populer di blok bernama “Indonesia” mulai unjuk gigi. Tapi benarkah “giginya” sudah ia unjukkan?

 

Calon presiden untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI - P), Joko “Jokowi” Widodo, lebih mengemuka sebagai tanda tanya besar dibandingkan solusi. Karena pria ini lebih terbiasa berbicara tentang banjir dan kemacetan lalu lintas dibandingkan defisit transaksi berjalan, dan tidak memiliki banyak ruang untuk berbicara tentang isu-isu nasional sejauh ini. Kapan terakhir kali Anda mendengar Jokowi merespon suatu isu berskala nasional?

 

Dengan dukungan media sosial yang sangat besar, Gubernur DKI Jakarta terlalu pendiam dan perlu pindah gigi. Walau sebagian besar pemilih tidak peduli banyak hal tentang makro ekonomi, anggaran fiskal, dan kebijakan luar negeri, masih ada kolam besar pemilih di luar sana yang menunggu jokowi bicara tentang isu stratetgis itu.

 

Bagaimana Jokowi akan bereaksi jika ia ditantang untuk debat televisi oleh saingan presiden Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto?

 

Tokoh yang disebut terakhir itu sering dikategorikan sebagai cerdas, pembicara yang kuat yang memahami kerinduan publik untuk kepemimpinan yang kuat dan memiliki agenda yang terancang dan sudah dia kemukakan dari awal.

 

Dan dalam hal ini, jalan Prabowo ke kursi Pilpres tampang lengang, saat sudah ada gambaran besar bahwa beberapa partai Islam ada di belakangnya untuk maju. Salah satunya adalah PPP dapat mengambil manfaat secara signifikan, dan tandanya sudah terlihat saat ketua Umum Suryadharma Ali terlihat mengikuti kampanye Gerindra.

 

Dan yang kedua adalah Partai Keadilan Sejahtera yang menderita karena kasus suap impor daging sapi yang membuat partai ini digadang para pengamat akan beroleh 3,5 persen saja. Serangan PKS pada Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, disebut publik sebagai alat bargaining PKS kepada Gerindra. Yang secara kasar bisa di artikan, “libatkan kami, atau kami ganggu.” Dan pada akhirnya partai kader inipun potensial untuk masuk ke dalam barisan Gerindra.

 

Jadi, Jokowi? Mengapa Anda masih diam dan tidak memberikan konsep ekonomi yang ditunggu tunggu banyak pihak?***Fey