JK: Reshuffle Tak Ditentukan Survei

JK: Reshuffle Tak Ditentukan Survei
rmol.co

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa reshuffle dilakukan bukan berdasarkan hasil survei. Menurutnya, keputusan itu diambil berdasarkan pada kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah.

“Reshuffle tidak reshuffle itu tidak tergantung pada survei, tapi tergantung pada kebutuhan dan masalah pemerintah sendiri,” ujar JK di Kantor Wapres, Senin (20/4).

Lebih lanjut JK mengatakan, apabila reshuffle dilakukan mengacu pada hasil survei bakal memiliki dampak negatif.

“Kalau semua tergantung pada survei, nanti negeri ini negeri survei semua itu,” ujarnya.

Presiden Jokowi, kata dia, terus melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri yang ditunjuknya dalam Kabinet Kerja.

“Tentu presiden sendiri juga akan menilai bagaimana jalannya pemerintahan. Tidak belum (lakukan reshuffle kabinet),” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, kinerja pemerintahan dibawah pimpinan Jokowi masih belum baik.

“Kalau begini saja buang-buang waktu, sementara negara lain maju dengan cepat. Kita hanya menjadi pasar bagi negara-negara lain,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4).

Hal itu, lanjutnya, terutama dalam bidang ekonomi dan hukum.

”Kehidupan semakin sulit di bidang ekonomi, tidak bisa dipungkiri, harga BBM naik, harga kebutuhan pokok meningkat, mempersulit masyarakat,” kata Fadli.

"Di bidang hukum juga seperti itu, di bawah Kemenkumham terlalu banyak ikut campur, sehingga tidak ada stabilitas politik, tidak ada terobosan jitu, business as usual, hanya pencitraan,” tambah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Untuk itu, kata dia, evaluasi terhadap kinerja para menteri bersifat mendesak. Menurutnya, hasil dari survei yang dilakukan sejumlah lembaga yang terpercaya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan reshuffle.

Untuk diketahui, hasil survei dari Poltracking adalah kepuasan publik terhadap enam bulan kinerja pemerintahan Jokowi masih rendah. Sebesar 44% para responden menyatakan puas. Namun 41,8% menyatakan sebaiknya dilakukan reshuffle kabinet.
***San (Merdeka.com & Liputan6.com)