Gugatan Yusril Diputus MK Sebelum 9 April

Gugatan Yusril Diputus MK Sebelum 9 April

Apakah gugatan Yusril Ihza Mahendra kepada Mahkamah Konstitusi tentang presidential threshold akan dikabulkan atau ditolak? Mahkamah Konstitusi yang jelas akan memutus perkaranya sebelum pemilu legislatif 9 April tahun ini.

 

Perkara diputuskan dengan dua kali sidang, yang pertama sidang pemeriksaan pendahuluan, dan kedua sidang perbaikan permohonan. Artinya sidang yang berlangsung ini, sudah akan tanpa sidang pleno dalam hal menarik keterangan dari pemerintah, DPR, ataupun keterangan para ahli.

 

”Kita sudah tidak memerlukan sidang lagi. Tinggal putusan,” jelas Ketua MK Hamdan Zoelva sebagaimana dikutip laman Kompas, Rabu (05/03)

 

Namun sebagian bisa memperkirakan, dengan tidak adanya sidang pleno atau sidang tambahan lainnya itu maka Mahkamah Konstitusi sudah menyimpan keputusan di kantungnya, alias permohonan Yusril itu sama sekalli tidak dapat diterima. Hamdan hanya seolah memberikan asa kepada sang pemohon.

 

”Belum tentu (ditolak). Soal pleno atau tidak itu sebenarnya hanya kebutuhan saja. Kita tidak membutuhkan pleno karena pandangan mayoritas hakim sudah jelas,” tandasnya.

  

Lagipula, tambah Hamdan tidak sedikit keputusan MK yang diputuskan tanpa melalui proses sidang pleno.  Di antara sidang yang dilangsungkan pun, dan keputusannya juga tidak satu dimensi.

 

“Banyak yang dikabulkan, ada juga yang ditolak,” jelas Hamdan.

 

Adapun Yusril tengah menggugat Pasal 9 tentang presidential threshold, Pasal 112 tentang pemilu, dan Pasal 14 Ayat 3 tentang ketentuan pendaftaran capres/cawapres dari Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden.

 

Sebagai capres dari Partai Bulan Bintang, Yusril merasa hak konstitusi dirinya untuk menjadi presiden dihalangi oleh UU. Karena partainya belum tentu bisa memperoleh kursi sebesar 20 persen di DPR atau mendapat suara nasional sebanyak 25 persen.

 

Yusril pun mengecam keputusan MK yang bisa mengabulkan gugatan dan mengharuskan pemilu dilaksanakan serentak, tetapi masih belum membatalkan presidential threshold.

 

Pendapat Yusril didukung oleh Refly Harun, Direktur Eksekutif Constitutional and Electoral Reform (Correct). Bagi Refly penghapusan presidential threshold bisa menjadi peredam kritik dari mereka yang tidak puas dengan putusan pemilu harus serentak, tapi presidential threshold masih dipertahankan.

 

Tapi pihak partai yang sudah berhitung dukungan akan merasa terganggu dengan dikabulkannya putusan MK ini. PDIP misalnya, menilai akan mengundang guncangan politik, di tengah persiapan pemilu 2014 yang relatif stabil. Adapun Golkar berharap MK melakukan uji materi masalah presidential threshold ini dengan tidak ditunda-tunda.***Fey