Dirjen: Pajak UKM Potensial Meski Tak Bernilai Triliunan

Dirjen: Pajak UKM Potensial Meski Tak Bernilai Triliunan
Fuad Rahmany, foto Tempo

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany menyatakan tak akan sungkan untuk mengoptimalkan potensi pajak dari tiap sektor usaha di Indonesia, baik usaha besar maupun usaha kecil.


Untuk mengimbangi pemasukan pajak korporasi, pihaknya juga memaksimalkan penarikan pajak penghasilan (PPh) untuk usaha kecil menengah (UKM) yakni 1 persen.


Menurut Fuad pajak sektor UKM yang termasuk usaha kecil seperti penjual makanan dan jasa masih sangat potensial. Dari laporan pajak triwulan 1 tahun 2014, sektor PPh non-migas dari pajak UKM diperkirakan berjumlah Rp 109,1 triliun.


Ia menambahkan, yang menarik adalah tingkat kepatuhan dari usaha kecil ternyata tak kalah baiknya dengan sektor korporasi besar.


"Tingkat kepatuhannya membaik, begitu disuruh bayar 1 persen dia bayar, tapi memang enggak triliunan angkanya," kata Fuad di Jakarta, Rabu (7/5/2014)


Meski dinilai punya potensi yang cukup besar, ia menyatakan tidak akan mematok target yang terlalu tinggi terhadap pajak UKM.

 

"Sektor itu kan memang enggak terlalu besar, tapi dari segi keadilan dia jadi adil bayar pajak. Pertumbuhannya sekitar 40 persen, termasuk UKM, tapi itu sudah kita pisahin. Dulu tumbuhnya 20 persen, sekarang ada kenaikan dari penerimaan PPh final kita," jelasnya.


Lebih lanjut Fuad mengatakan, hingga saat ini pergerakan Dirjen Pajak masih menunggu hasil penetapan RUU APBN Perubahan 2014. Ia berharap nantinya akan ada revisi target penerimaan negara yang saat ini berjumlah Rp 1.110,190 triliun. 


"Kalau asumsi pertumbuhan ekonomi turun, asumsi pajak harusnya lebih rendah. Karena kalau enggak, enggak imbang. Pengeluaran ditargetkan gede, tapi penerimaan enggak sampai," tutup Fuad.***mjd (sumber Merdeka)