Dampak Regulasi Minerba Matikan Industri Tambang Lokal

Dampak Regulasi Minerba Matikan Industri Tambang Lokal

Rudi Chandra, kontraktor pertambangan untuk Mobi Jaya, berharap pemerintah akan menyesal telah mengeluarkan kebijakan Minerba dan kembali memungkinkan penambang kecil melanjutkan produksinya. "Pada tahun 2012, ketika kali pertama ada peraturan pertambangan membuat kami semua sakit. Sakit gigi, sakit kepala dan sakit hati. Sekarang jika mereka menerapkan hal ini kita akan mati," kata Chandra sebagiamana dikutip Reuter. Dia merujuk pada tambang yang menyediakan pekerjaan bagi penduduk setempat, dan laraMngan ekspor mengancam pendapatan masyarakat lokal di Sulawesi.

 

Ratusan perusahaan penambang kecil, seperti usaha nikel Mobi Jaya Persada, sudah bersiap untuk yang terburuk setelah pemerintah memberlakukan larangan ekspor mineral pada hari Minggu (12/01). Sebagai eksesnya Mobi Jaya Persada memberhentikan 100 karyawan menjelang berlakunya larangan. "Kami sudah mulai mengurangi tenaga kerja dan akan dilakukan lebih banyak lagi jika regulasi penghentian ekspor bijih diterapkan," kata Roy Kojongan, manajer pengembangan bisnis untuk Mobi Jaya Persada, menambahkan bahwa perusahaan nya kini hanya memiliki 44 karyawan yang tersisa. "Ini tidak adil bagi rakyat Indonesia."

 

Hampir 30.000 pekerja tambang telah di-PHK karena UU ini, menurut Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia. Lebih dari 100 perusahaan pertambangan junior, dari PT Harita Prima Abadi Mineral, sampai ke perusahaan Ibris Nickel Pte Ltd Singapura, telah mengurangi atau menghentikan kegiatan karena merasakan efeknya.

 

"Mengapa mereka melepaskan Freeport dan Newmont, tapi melarang perusahaan lokal?" Tanya Erry Sofyan, Direktur PT Harita Prima Abadi Mineral yang menambang bauksit. "Kami sudah menghentikan operasi pertambangan di akhir Desember. Jika kita tidak bisa terus mengekspor bauksit, kita akan PHK 4.700 pekerja." Meskipun mengetahui selama lebih dari lima tahun larangan ini pasti datang, perusahaan malah ragu-ragu untuk berinvestasi membangun smelter dan fasilitas pemurnian karena kurangnya infrastruktur dan listrik di daerah terpencil di mana tambang berada. Sementara bagi pemerintah, tindakan menunggu untuk kemudian berharap pembatalan UU, bukan tindakan yang supportif. Walau demikian, perusahaan tambang kecil punya alasan sendiri.

 

"Kami tidak menentang kebijakan pengolahan hilir, tetapi dengan asumsi bahwa pemerintah akan menyediakan infrastruktur," kata Kojongan dari Mobi Jaya Persada, yang perusahaannya belum bisa membuat pengiriman pertama , walau telah didekati dari pembeli di Australia, Kanada dan China.

 

Mobi Jaya Persada, memiliki konsesi pertambangan 34 hektare di Dampala Sulawesi Tengah, yang merupakan pusat industri pertambangan nikel di Indonesia yang menyediakan kelangsungan hidup bagi banyak desa-desa setempat. Jika tidak lagi menambang, diyakini penduduk sekitar pertambangan akan kembali pada mata pencahariannya yang lalu, yakni bertani dan nelayan.***Fey.