Bilamana skandal Pertemuan Presiden Jokowi dan Barrack Obama

Bilamana skandal Pertemuan Presiden Jokowi dan Barrack Obama
AFP

Belum usai kasus fitnah rekayasa foto Suku Anak Dalam, pemerintahan presiden Joko "Jokowi" Widodo kembali diserang, sebuah dokumen terkait pertemuan presiden Jokowi dengan Presiden AS Barrack Obama beredar di ranah publik.

 

Seperti dikutip dari tempo.co seorang Dosen Ilmu Politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies dari University London, Michael Buehler pada Jum'at, 6 November lalu, menulis sebuah artikel berjudul “Waiting in the White House lobby” atau “Menunggu di Lobi Gedung Putih”.

 

Dalam artikel tersebut Buhler menuliskan bahwa, Indonesia menggelontorkan dana sebesar US$ 80.000 yang dibayarkan pada sebuah perusahaan jasa bernama Las Vegas PR untuk melobi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Pembayaran tersebut dilakukan pada tanggal 15 Juni dan 1 September 2015 

 

"Mengapa konsultan Singapura membayar US$ 80 ribu ke perusahaan PR Las Vegas untuk melakukan lobi bagi pemerintah Indonesia?" tulis Buehler dalam artikelnya.

 

Surat perjanjian kerjasama tersebut ditulis pada tanggal 8 Juni dan diterima oleh Departemen Kehakiman Amrika Serikat yang berada di bawah Foreign Agents Registration Act (FARA) pada tanggal 17 Juni 2105 pukul 06.04 waktu setempat, bunyi artikel tersebut.

 

Dalam dokumen tersebut terdapat sembilan pasal dan 37 ayat yang berisi perjanjian dalam permohonan jasa konsultan dan layanan lobi di bidang hubungan internasional bagi pemerintah Republik Indonesia. Dalam dokumen tersebut juga menunjukan bahwa perusahaan Singapura menggandeng Derwin Pereira, Direktur Pereira International PTE LTD untuk bekerja sama dengan Las Vegas-based R&R Partners, Inc. Dalam melobi pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Barrack Obama.

 

 

Tak Ada yang Salah?

 

 

Meskipun tak ada yang salah dengan lobi ke gedung putih menggunakan jasa konsultan, namun Buehler mempertanyakan adanya kerenggangan dalam tubuh pemerintahan Joko Widodo terkait kemampuan Presiden dalam mengontrol stafnya.

 

Hal ini dlihat dari lemahnya koordinasi para menteri dalam merealisasikan kunjungan Presiden Jokowi sebagai agenda politiknya, terutama pada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dalam agenda perjalanan ke AS ini seharusnya berada di bawah Kementerian Luar Negeri. Namun justru Menteri Koordinator Bidang politik, hukum dan HAM, Luhut Panjaitan yang terbang ke Amerika Serikat untuk mengurus agenda kunjungan tersebut. 

 

Tidak Ada Pelobi?

 

Untuk memberi penjelasan terkait kabar ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi langsung menggelar konferensi pers pada Sabtu,7 november 2015. Dalam Konferensi pers tersebut, Retno menampik kabar tersebut. Ia menegaskan tak ada jasa pelobi dalam mempersiapkan kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri juga tidak membayar jasa apapun dalam mempersiapkan kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat.

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Luhut, ia mengatakan bahwa kunjungan kerja Jokowi ke Amerika Serikat, sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. “Tidak ada hubungan antara kunjungan kerja Presiden dan lobi, Tidak ada lobi, " ucap Luhut. “Siapa yang tanda tangan? Tunjukkan,” tegasnya. *** kny (tempo)