Kabar Gembira Warga Jakarta, Rumah Kurang dari 1M Bebas Pajak

2016-02-15 14:50:21

Kabar Gembira Warga Jakarta, Rumah Kurang dari 1M Bebas Pajak | Fiskal.co.id

Sumber Foto: twitter.com

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 259 Tahun 2015 tentang pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2). Dengan demikian bagi warga Jakarta yang menempati rumah/ rusun dengan nilai jual objek pajak (NJOP) kurang dari 1 Miliar rupiah tak perlu lagi membayar PBB. 

 

"Pembebasan PBB-P2 sudah diterapkan untuk yang punya rumah di bawah Rp 1 miliar. Enggak bayar sama sekali," tegas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahokdi Balai Kota, Senin (15/2/2016) sebagaimana dikutip dari kompas.com.  

 

 

Ditambahkan Ahok, bahwa untuk NJOP dimaksud diberi pembebasan sebesar 100 persen dari PBB-P2 tahun berjalan secara otomatis. Maka apabila masih ada tunggakan di tahun-tahun sebelumnya tetap dilakukan penagihan. 


Kebijakan pembebasan pajak itu, sambung Ahok bertujuan agar tidak membebani warga yang berpenghasilan pas-pasan. Pembebasan PBB menurut Basuki, tidak berlaku untuk ruko, apartemen dan tempat usaha meskipun NJOPnya di bawah Rp 1 miliar.

 

Bagaimana dengan rumah kecil di perkampungan Jakarta yang luasnya tidak lebih dari 100 meter persegi tapi nilai jualnya Rp 1 Miliar? Hal ini juga yang menjadi kegalauan Ahok dalam menerapkan Pergub yang dibuatnya itu. Karena menurutnya kebijakan bebas PBB bisa saja salah sasaran. Padahal maksud Gubernur menerapkan kebijakan itu adalah untuk membantu warga miskin yang tak mampu membayar PBB. 

 

"Saya mau warga kecil tak dibebani PBB. Tapi ketemu masalah. Ternyata banyak rumah di kampung, walaupun kecil harganya di atas Rp1 miliar. Karena tanah di Jakarta ini sudah terlalu mahal," imbuh Ahok. 

 
Rencananya Ahok juga akan mengubah sistem pembebasan PBB berdasarkan luas tanah. Jika luas tanahnya di bawah 100 meter per segi maka warga bebas pajak. Namun, kebijakan tersebut ternyata masih belum cocok juga. Mengingat banyaknya perumahan cluster dan apartemen tutur Ahok yang juga memiliki luas tak lebih dari 100 meter per segi.

 

"Banyak juga Cluster dan Apartemen yang luasnya di bawah 100 meter per segi," tandas suami Veronica Tan itu. Karenanya Pemprov DKI akan menggodok ulang peraturan tersebut.

 

"Intinya kita tidak ingin orang susah. PBB naik tiap tahun bisa repot dia," pungkas mantan Bupati Belitung Timur itu seraya memaparkan idenya untuk menaikkan standar nilai NJOP rumah yang akan dibebaskan pajak menjadi Rp 1,5 - Rp2 miliar.