Pemerintah Kaji Pajak Carbon Untuk NaikkanHarga BBM

2016-01-28 09:28:37

Pemerintah Kaji Pajak Carbon Untuk NaikkanHarga BBM | Fiskal.co.id

Sumber Foto: inilah

Sepertinya pemerintah tak rela dengan harga bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi murah. Pasalnya, saat masyarakat tengah menunggu kabar baik BBM turun, pemerintah malah merencanakan pungutan baru.

 

Tak lagi dengan nama pungutan dana ketahanan energi yang buyar Januari lalu, pemerintah kini mengkaji pengenaan pajak karbon (carbon tax) untuk tiap liter BBM yang dibeli masyarakat.

 

Pengenaan pajak karbon ini dimaksudkan untuk menjaga penggunaan BBM tidak terlalu berlebihan. Saat harga BBM terlalu rendah, pemerintah khawatir penggunaan BBM melonjak.

 

"Jika tidak dikontrol, masyarakat menjadi terlalu konsumtif," ujar Montty Giriana, Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Selasa (26/1).

 

Apalagi, dari sisi ketahanan energi, penggunaan bahan bakar fosil berlebihan akan berefek negatif. Selain menguras cadangan minyak, konsumsi energi fosil yang tidak terkendali akan berdampak buruk bagi lingkungan.

 

Oleh karena itu, Montty menambahkan, carbon tax bisa menjadi salah satu alat kontrol pemerintah. Montty menjelaskan, carbon tax akan diberlakukan laiknya cukai rokok. Yakni untuk mengurangi penggunaan BBM secara berlebihan demi menjaga lingkungan.

 

Adapun, penerimaan pajak karbon ini akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penggunaannya, "Belum tentu untuk pengembangan energi terbarukan," katanya.

 

Tapi, jika Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu dana tambahan pengembangan energi terbarukan, prosesnya seperti pengajuan anggaran. "Praktik ini, utamanya di Eropa sudah berlaku," ujarnya.

 

Kendati demikian, Montty mengatakan bahwa rencana ini baru usulan, dan belum dibahas secara teknis. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga menyatakan belum mulai membahas rencana pengenaan pajak karbon ini.

 

Menteri Bambang hanya mengungkapkan bahwa pemerintaha akan menjalankan program kewajiban pencampuran (mandatori) biofuel 20 persen ke dalam bahan bakar minyak (BBM) untuk membantu pemerintah memangkas subsidi dan belum berencana mengontrol penggunaan bahan bakar fosil melalui instrumen fiskal tambahan.

 

"Kalau untuk mendorong pengurangan penggunaan BBM fosil, dengan mandatori B20 saja sudah bisa membantu mengurangi pemakaian fosil," ujar Bambang di Jakarta, Rabu (27/1).

 

Menurut Bambang, selama ini perbedaan harga bahan bakar minyak (BBM) dan biofuel yang terlalu tinggi dinilai menjadi penyebab enggannya masyarakat berpindah ke bahan bakar non-fosil.

 

"Sekarang ini, kalau orang mau pindah harus pada level yang sama, sampai hari ini belum ada harga BBM non fosil yang setara dengan harga BBM fosil. Selain dari harga, dilihat juga dari segi efisiensinya jadi memang masih susah beralih. Jadi yang bisa kami lakukan adalah pengurangan konsumsi BBM fosil dengan pencampuran biodiesel itu," katanya. *** kny (cnn, bisnis post)