Fiskal Luar Negeri Sudah Lama Dihapus

2016-02-07 22:51:46

Fiskal Luar Negeri Sudah Lama Dihapus | Fiskal.co.id

Sumber Foto: SE Dirjen Pajak

Apa itu fiskal luar negeri (FLN)? FLN adalah sejumlah biaya yang dibayarkan secara langsung oleh orang pribadi ketika akan berangkat ke luar negeri. Sederhananya, ia adalah pajak yang dikenakan ke individu selaku wajib pajak yang akan bepergian ke luar negeri. Tentu biaya ini di luar biaya tiket. Besarannya Rp 2,5 juta bagi yang bepergian melalui udara dan Rp 1 jt bagi yang bepergian melalui laut.

 

Tapi itu dulu, ketika Pemerintah masih mengandalkan penerimaan pajak salah satunya dengan menggenjot FLN di bandara-bandara dan pelabuhan. Kebijakan FLN sudah lama dihapus terhitung per 1 Januari 2011 melalui Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-141/PJ/2010 tentang Pelayanan Kepada Wajib Pajak Sehubungan dengan Berakhirnya Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang Bertolak ke Luar Negeri (Fiskal Luar Negeri).

 

SE yang ditandatangani Dirjen Pajak saat itu, Mochamad Tjiptardjo, menyebutkan bahwa penghapusan FLN berlaku untuk semua warga baik yang memiliki maupun tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

 

Hal itu perlu ditegaskan mengingat dalam pasal 25 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 36 tahun 2008 diatur bahwa setiap individu warga negara atau orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri tapi tidak memiliki NPWP maka wajib membayar pajak FLN.

 

Nah, sejak diterbitkannya SE ini maka ketentuan tersebut tidak berlaku lagi. Artinya siapapun warga negara, bepergian ke luar negeri tidak ada lagi pungutan fiskal.

 

Menurut Sekjen Asosiasi Fiskal Indonesia (AFI) Budi Sutomo, latar belakang dihapusnya pungutan FLN ialah karena menghambat arus investasi. "Bagaimana pun untuk menarik investasi masuk ke dalam negeri, diperlukan pertemuan tatap muka antar pebisnis di Indonesia dengan calon investor di negara lain," ujarnya.

 

Lagi pula menurut Budi, kebijakan FLN adalah kebijakan yang tidak masuk akal ketika biaya FLN jauh lebih mahal dari harga tiket. "Saat itu hanya negara kita Indonesia, dan Afrika yang menerapkan pungutan FLN. Hampir semua negara maju maupun berkembang tidak ada yang memungut fiskal ke warganya," imbuhnya.