Agung: Jokowi Pinjam Tangan KPK Hadapi Dominasi Megawati dan Partai Koalisi

Agung: Jokowi Pinjam Tangan KPK Hadapi Dominasi Megawati dan Partai Koalisi
www.matahaticorp.com

Susunan menteri kabinet Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi – JK) hingga hari ini, Sabtu (25/10) masih belum jelas. Presiden Jokowi mengaku masih menunggu rekomendasi Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan rekam jejak para pembantu presiden tersebut.

 

Celakanya nama-nama menteri kotor tersebut telah terlanjur beredar ke publik yang tentu saja mengacaukan peta susunan kabinet. KPK berulang kali mengingatkan Presiden Jokowi agar jangan mengangkat menteri yang terindikasi korupsi yaitu mereka yang bertanda merah dan kuning. Jokowi pun terpaksa harus mengocok ulang nama-nama menterinya seraya menghadapi tekanan politik dari partai-partai termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

 

Keputusan Jokowi melempar bola ke KPK dalam penyusunan kabinet dinilai  cerdas oleh pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Agung Suprio. Menurutnya cara ini efektif untuk melepaskan belenggu intervensi partai koalisi dan Megawati Soekarnoputri.

 

“Jokowi punya idealisme atau visi dalam membentuk kabinet yang bersih. Namun, dia tidak berdaya menghadapi kekuatan partai-partai politik pendukungnya dan Megawati. Oleh karena itu, Jokowi meminjam tangan KPK untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggapnya bermasalah,” ujarnya sebagaimana dikutip Okezone, Kamis (23/10/2014).

 

Dengan demikian keputusan politik Jokowi tidak bisa disalahkan karena KPK yang bicara dan jutaan rakyat Indonesia memelototi rekam jejak calon menteri yang disisir KPK itu.

 

Pola ini, menurut Agung adalah manajemen konflik yang melibatkan kekuatan dari luar. Ditambahkan Agung, Presiden Jokowi akan terus menerapkan pola ini untuk mengatasi intervensi yang begitu besar dari partai politik.

 

“Dengan pola ini, Jokowi akan punya dominasi kontrol atas menteri-menterinya yang berasal dari partai. Namun, resikonya akan menimbulkan ketegangan dan saling curiga antara Jokowi dan partai-partai pendukungnya,” imbuhnya.

 

Bisa jadi, sambung Agung Jokowi tak jauh berbeda dengan Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sering curhat kepada publik tentang kondisi dan bebannya menjadi Presiden.

 

“Pada suatu titik Jokowi memang harus memilih untuk tegas dalam menerapkan visi bersih atau berkompromi dengan realitas yang jauh dari visi Jokowi. Jangan heran, jika nantinya Jokowi akan sering curhat melihat kondisi internalnya seperti SBY yang suka mengeluhkan hal serupa,” pungkas Agung.